JABARTODAY.COM – BANDUNG Anggota DPRD Kota Bandung merespon baik operasi pemberantasan pungli (OPP) yang dilakukan di Kementerian Perhubungan, belum lama ini.
Bahkan, menurut anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji, di Kota Bandung, praktik pungli diduga masih terjadi. Dirinya menilai, hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat yang membuat sejumlah oknum merasa bebas.
“Kami sering menerima aduan untuk pungli di dinas-dinas tertentu. Seharusnya disini ada reward dan punishment yang berlaku secara konsisten, tegas, dan berkelanjutan,” ungkap Ade, di Gedung Parlemen, Kamis (13/10).
Maka itu, ditandaskan Ade, perlu ada sikap tegas pemerintah agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Sebelumnya, satuan tugas Polri dan Polda Metro Jaya menangkap enam orang terkait dengan dugaan pungutan liar di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10).
Mereka tertangkap tangan melakukan transaksi pungutan liar, salah satunya untuk mengurus identitas bagi pelaut baru di Indonesia atau Seafarers’ Identity Documents (SID). Penyidik menyita Rp 34 juta sebagai barang bukti suap dari PT SBI, PT CIS, dan sebuah SMK Kelautan. (vil)
