JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sejak resmi menjabat Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo melakukan berbagai perubahan paradigma, utamanya, yang berkaitan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi, sapaan akrabnya, mengemukakan, selama ini, pemerintah menuntut seluruh BUMN untuk menyetorkan devidennya kepada negara.
“Kali ini, arah dan strategi pembangunan pasca pengalihan subsidi mengalami perbedaan. Ada ruang fiskal dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan kami siap mengajukan beberapa perubahan dalam APBN Perubahan (APBN-P),” tandas Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XV Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Trans Hotel Luxury, Jalan Gatotsubroto Bandung, Senin (12/1).
Satu di antaranya, jelas dia, berkaitan dengan BUMN. Pada era kepemimpinannya, ungkap dia, pemerintah justru memberi stimulus berupa bantuan dana penyertaan kepada BUMN-BUMN, utamanya, dalam hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Nilainya, sebut dia, sejumlah Rp 48 triliun. “Tentunya, BUMN yang sehat,” ucap dia.
Jokowi menyebutkan, BUMN yang menerima suntikan dana itu dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas. Sebagai contoh, ucap dia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), misalnya, menerima suntikan dana Rp 10 triliun. Harapannya, lanjut dia, PT KAI dapat mengembangkannya menjadi Rp 70 triliun. Itu karena, jelas Jokowi, BUMN-BUMN itu dapat mengajukan skema pembiayaan kepada lembaga-lembaga perbankan ketika melakukan pengembangan bisnis dan pelayanannya kepada masyarakat.
“Mengapa infrastruktur? Kami memang fokus pada infrastruktur karena keberadaannya memang berperan vital. Kehadiran infrastruktur yang kuat dapat menunjang aktivitas. Infrastruktur pun dapat menunjang konektivitas antardaerah. Jika konektivitas antarprovinsi terbentuk, hal itu dapat membuat kesenjangan harga jual sejumlah komoditi dapat terminimalisir,” paparnya.
Sebagai contoh, sebut dia, harga semen di Jawa-Sumatera, sekitar Rp 70 ribu per zak. Namun, tambah dia, apabila di Papua, harganya dapat mencapai Rp 1,5 juta per zak. Bahkan, di dataran yang lebih tinggi, lanjut dia, harganya lebih mahal, yaitu mencapai Rp 2,5 juta per zak. “Itu terjadi karena minimnya sarana infrastruktur sehingga konektivitas antarprovinsi pun lemah. Ini yang harus kita perkuat agar daya saing semakin tinggi,” sambungnya.
Diutarakan, berkaitan dengan infrastruktur, pemerintah berencana melakukan sejumlah proyek pembangunan. Di antaranya, berencana membangun 49 unit waduk, yang tahun ini, targetnya sebanyak 13 unit. Lalu, tambahnya, melakukan pembenahan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, karena targetnya adalah menjadi negara yang swasembada pangan. Selain itu, ucap dia, juga bersiap membangun sejumlah jalur darat, seperti Trans Sumatera, jalur KA di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. “Termasuk, rencana membangun tol laut guna menunjang kemaritiman nasional dan bandara-bandara,” kata dia.
Intinya, tegas dia, kehadiran sektor infrastruktur yang mumpuni dapat berefek positif pada berbagai sektor, tidak hanya pertanian, tetapi juga yang lainnya. “Termasuk pariwisata, yang targetnya adalah mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) hingga 20 juta orang. (ADR)
