Home » Nasional » Pemerintah Harus Aktif Amankan Perkeretaapian

Pemerintah Harus Aktif Amankan Perkeretaapian

Salah satu perlintasan kereta api di Kota Bandung. (ISTIMEWA)

Salah satu perlintasan kereta api di Kota Bandung. (ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sejauh ini, tidak sedikit peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api. Sebagian besar, peristiwa itu terjadi pada pintu perlintasan sebidang, baik resmi maupun tidak resmi.

Menanggapi itu, Direktur Sumber Daya Manusia, Umum, dan IT PT Kereta Api Indonesia Muhammad Kuncoro Wibowo menyatakan, masalah keselamatan yang berkenaan dengan perkeretaapian bukan hanya tanggung jawab PT KAI. Melainkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.

 

Kuncoro menegaskan, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk turut mengamankan sekaligus meningkatkan keselamatan perkeretaapian. “Singkatnya, pemerintah harus pro-aktif,” ujarnya di Balai Pelatihan Operasional dan Pemasaran PT KAI Bandung, Jalan Ir H Djuanda 215 Bandung, Kamis (19/12).

Dirinya menerangkan, memang, pada hampir setiap perlintasan sebidang, terdapat pintu-pintu dan sejumlah rambu, termasuk sinyal. Namun, ditegaskan Kuncoro, itu semua bukan alat pengaman. “Itu merupakan alat bantu. Lagipula, fungsinya adalah untuk mengamankan jalur KA,” tukasnya.

Sementara mengenai masalah keamananan dan keselamatan para pengguna jalan yang hendak melintasi perlintasan sebidang, Kuncoro berpendapat, perlu adanya kesadaran tinggi masyarakat, yang selama ini, masih cenderung rendah.

 

Memandang itu, Kuncoro menuturkan, sebaiknya pemerintah, mulai pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih aktif menjaga dan meningkatkan keselamatan segala hal yang berkenaan dengan perkeretaapian. “Misalnya, membangun under pass atau fly over. Itu aturan yang menyatakan,” paparnya.

Untuk itu, ucap dia, pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah dalam hal pengamanan jalur kereta api. Dia berharap, tragedi Bintaro membuka mata seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, terutama, ketika melintasi jalur dan perlintasan.

Di tempat sama, Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional II Bandung Jaka Jarkasih menambahkan, jumlah perlintasan di wilayah kerjanya mencapai 752 pintu perlintasan. Itu, terangnya, terdiri atas pintu perlintasan resmi dan tidak resmi. Sekitar 122 pintu di antaranya, dijaga. Sedangkan sekitar 574 pintu perlintasan lainnya, tergolong tidak resmi. Di wilayahnya, ungkap dia, jumlah perlintassan under pass baru 54 titik.

Demi meningkatkan keamanan dan keselamatan, imbuh Jaka, pihaknya terus berupaya menginformasikan pemerintah daerah untuk membuat under pass, utamanya, di beberapa titik perlintasan yang trafik-nya padat. Dia mencontohkan, Jalan Braga sebagai titik yang seharusnya menggunakan under pass(VIL)

 

 

Komentar

komentar