Home » Hukum » TV Berlangganan Ilegal Meresahkan Operator Resmi

TV Berlangganan Ilegal Meresahkan Operator Resmi

IMG01774-20130912-1512JABARTODAY.COM – BANDUNG

Pertumbuhan pengguna TV berlangganan tersendat akibat aksi pembajakan oleh beberapa orang yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang menjadi operator.

Head of Legal and Litigation Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia, Handiomono, mengatakan, jumlah pelanggan TV kabel ilegal mencapai 5-6 juta orang. Sedangkan jumlah pelanggan resmi jauh lebih sedikit, hanya sekitar 3-4 juta orang. “Jumlah pelanggan ilegal lebih banyak dibandingkan yang resmi, dan ini menghambat bisnis operator tv berlangganan,” ujarnya, dalam jumpa pers, Kamis (12/9).

Seperti diungkap Handi, jumlah pelanggan ilegal sangat banyak karena jumlah operator ilegal lebih dari 2000an. Para operator tak resmi itu ikut berlangganan namun menyalurkan kembali tanpa izin resmi.

Kerugian pemilik TV berlangganan resmi terhitung 2012-2013 diprediksi sekitar Rp 2 triliun. Sedangkan perkiraan kehilangan pendapatan negara dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 300 miliar.

Lebih lanjut, Handi menuturkan, redistribusi ilegal siaran menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi operator TV berlangganan. “Oknum tersebut menyalurkan kembali siaran TV berlangganan kepada tetangga dengan biaya pungutan tertentu. Bahkan, oknum tersebut bisa memiliki jumlah pelanggan hingga 10.000 orang,” jelasnya.

Selain itu, aksi lain yang merugikan operator TV berlangganan resmi adalah pemanfaatan siaran tv berlangganan asing secara ilegal. Aksi ini biasanya terjadi di daerah perbatasan, dimana oknum mengambil dan menditribusikan siaran dari Malaysia, Thailand, juga Filipina. “Oknum beripikir lebih aman mengambil siaran asing daripada ngambil siaran Indonesia,” imbuhnya.

Kepala Sub Direktorat Industri, Perdagangan dan Investasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Eko Sulistyo, menerangkan, modus terbaru yang dilakukan operator ilegal adalah dengan pemanfaatan jaringan internet. Operator tersebut membuka web yang bisa diakses calon pelanggan. Nantinya, calon pelanggan yang telah membayar iuran akan mendapat kode untuk membuka jaringan tv kabel resmi.

Akibat aksi-aksi tersebut, banyak pelanggan operator resmi yang beralih ke operator yang ilegal karena perbedaan harga. Iuran tv ilegal jauh lebih murah dari iuran tv berlangganan resmi.

Saat ini, pihak Direskrimsus Polda Jabar tengah membidik 3 operator TV berlangganan ilegal di Jabar. Aksi para operator tersebut dilakukan di Bandung, Tasikmalaya, dan Purwakarta.

Para operator ilegal tersebut terancam dijerat berbagai peraturan, yakni UU No.3/2002 tentang Penyiaran, UU No.19/2002 tentang Hak Cipta, UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi, serta UU No.36/2008 tentang Perpajakan. “Ancaman hukumannya mulai dari denda hingga kurungan, dan ini sebagai efek jera,” tandas Sulistyo.  (VIL)

Komentar

komentar