Home » Hukum » Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dituntut 2 Tahun Bui

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dituntut 2 Tahun Bui

Anggota DPRD Sumedang, Sulaeman, berdiskusi dengan kuasa hukumnya sat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Sulaeman terjerat dugaan korupsi relokasi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sumedang. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Anggota DPRD Sumedang, Sulaeman, berdiskusi dengan kuasa hukumnya sat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Sulaeman terjerat dugaan korupsi relokasi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sumedang. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan Haurgombong, Desa Haurgombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sulaeman, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (15/8).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nurhakim ini Sulaeman menghadapi tuntutan dari jaksa. Suroto Sumpeno yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut, Sulaeman dituduh telah menyalahgunakan jabatan selaku anggota dewan dalam pengadaan rumah potong. Sulaeman dikenakan dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 KUHP.

“Maka itu meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara kepada terdakwa,” ujar Suroto dalam pembacaan tuntutannya di Ruang Sidang I Pengadilan Negeri Bandung, Kamis sore.

Atas tuntutan tersebut, anggota dewan dari Partai Bulan Bintang itu mengajukan pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan di sidang mendatang, Selasa (20/8).

Seperti diketahui, Sulaeman ikut serta dalam perkara korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Atje Arifin S. Abdullah tersebut. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Elan Zaelani pada Kamis 11 April 2013, Atje dituduh telah melakukan korupsi dana relokasi Pasar Hewan Terpadu Haurgombong yang luasnya sekitar 1,5 hektar.

Atje beserta Usep Hendrajat Wahyu disebut jaksa tidak melakukan prosedur yang benar dalam membebaskan lahan tersebut. Menurut jaksa, masih banyak kekurangan data sebagai syarat agar tanah yang dijadikan relokasi dapat dibebaskan. Akibatnya negara dirugikan senilai Rp 440.358.945. (VIL)

Komentar

komentar