JABARTODAY.COM – BANDUNG
Hingga kini, masalah perumahan masih juga belum tertuntaskan. Itu terlihat pada jumlah back log yang terus meningkat. Padahal, pemerintah memiliki program 1 juta perumahan.
Meningkatnya back log perumahan pun terjadi di Jawa Barat. “Benar. Back log di Jabar terus meningkat,” singkat Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERsi), Ferry Sandhiyana, Jumat (21/3/2014).
Ferry mengatakan, selama ini, memang pemerintah menggulirkan program untuk menekan back log, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Akan tetapi, kata dia, program berupa subsidi bunga kredit itu belum efektif menekan back log.
Pasalnya, jelas dia, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala perumahan. Di antaranya, sebut Ferry, tingginya harga lahan. Tingginya harga tanah dapat berefek pada harga jual. Kemudian, masalah perizinan di daerah kota-kabupaten.
Menurutnya, guna menekan angka back log, yang di Jabar, jumlahnya sekitar 3,5 juta unit, idealnya, pemerintah menggulirkan skema lain. Misalnya, ucap Ferry, dalam bentuk program subsidi uang muka. “Saya kira, subsidi uang muka itu dapat meringankan masyarakat untuk membeli rumah,” ucap dia.
Namun, tambahnya, apabila pemerintah memang menggulirkan program subsidi uang muka, harus tepat sasaran. Artinya, terang Ferry, program itu peruntukannya bagi mereka yang memang belum memiliki rumah.
Mengenai kinerja, Ferry menuturkan, saat ini, yang berlangsung adalah penjualan stok lama. Memang, ungkapnya, pemerintah menyetujui kenaikan harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meski demikian, tukasnya, sejauh ini, pihaknya belum menerima putusannya secara tertulis yang diterbitkan Kementerian Keuangan. “Jadi, masih tetap harga lama, Rp 88 juta. Itu yang membuat pembangunan perumahan yang baru mengalami stagnanisasi,” tutup Ferry. (ADR)
