Home » Ekonomi » Naiknya TDL Bisa Picu PHK Massal

Naiknya TDL Bisa Picu PHK Massal

deddy widjayaJABARTODAY.COM – BANDUNG
Belum lama ini, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) bagi industri bergolongan 13 dan 14. Tentunya, bagi para pelaku industri rencana itu berdampak negatif.
“Beban industri kian berat. Sangat mungkin, tidak sedikit industri di Jawa Barat yang pada akhirnya gulung tikar, stop produksi, atau benar-benar merealisasikan relokasi ke daerah atau negara lain,” ujar Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Deddy Widjaya, di Bandung, Jumat (17/1/2014).

 

 

 

Deddy mengatakan, saat ini, beban operasional industri sudah berat. Itu terjadi, jelasnya, seiring dengan naiknya upah minimum kota-kabupaten. Apabila TDL benar-benar naik, hal itu, sambung Deddy, membuat beban industri semakin berat.

 

 

 

Menurutnya, bagi Jabar, kenaikan UMK ditambah TDL, apabila positif, berdampak sangat besar. Rantaian hantaman beban industri pada 2013, di Jabar sekitar 500 ribu orang lebih tenaga kerja yang mengalam pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saya kira, jika tahun ini pemerintah menaikkan TDL, bisa terjadi PHK yang lebih banyak. Itu karena, tidak hanya stop produksi, tetapi juga, bersiap relokasi ke daerah lain, seperti Jateng,” sambung Deddy.

 

 

 

Deddy berpendapat, bagi industri, energi listrik merupakan urat nadi. Seluruh industri, lanjutnya, menggunakan listrik. Karenanya, imbuh dia, ketika terjadi kenaikan TDL, hantamannya menjadi lebih besar. Situasi itu, kata Deddy, dapat memperpuruk kondisi daya saing produk dan industri lokal. Terlebih, saat ajang ASEAN Economic Community (AEC) yang bergulir 2015-2016, persaingan semakin ketat.

 

 

 

Jika memperhatikan ajang AEC, Deddy berpandangan, sebaiknya, agar lebih berdaya saing, pemerintah memberi insentif. Misalnya, subsidi listrik. Dia menyatakan, di beberapa negara lain, industri-industri masih memperoleh subsidi energi listrik, meski tidak terlalu transparan.

 

 

 

Deddy mengatakan, sebaiknya, sebelum memutuskan apa pun, termasuk kenaikan TDL, pemerintah mempertimbangkannya lebih jauh, utamanya, berkenaan dengan efek yang kemungkinan terjadi. Idealnya, tambah Deddy, saat memutuskan hal itu, pemerintah duduk bersama dengan kalangan industri.

 

 

 

Dituturkan, efek kenaikan TDL bukan hanya dirasakan pengusaha, melainkan masyarakat luas. Itu karena, terangnya, naiknya TDL dapat membuat harga jual produksi naik. “Akibatnya, daya beli masyarakat melemah,” jelas dia.

 

 

Seandainya kenaikan TDL tidak disertai persetujuan DPR, pihaknya berencana menggugat pemerintah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, pengajuan penuntutan itu kami sampaikan pula kepada Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. (*)

Komentar

komentar