Home » Ekonomi » Pemda Harus Transparan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemda Harus Transparan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

 Senior Director B_Trust Siswanda H. Sumarto. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Senior Director B_Trust Siswanda H. Sumarto. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Penanganan pengaduan masyarakat terutama dalam hal birokrasi menjadi program prioritas pemerintah daerah saat ini. Hal tersebut terungkap dalam seminar nasional bertajuk “Masa Depan Reformasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Penanganan Pengaduan Publik” yang digelar Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Banana Inn Hotel, Selasa (10/12).

Menurut Senior Director B_Trust Siswanda H. Sumarto, kegiatan yang dilakukan pihaknya untuk merangsang pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan konsolidasi belanja barang dan jasa secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. “Kita mulai dari Provinsi Jawa Barat, karena mereka memiliki political will yang ingin melakukan pengembangan dan B_Trust memiliki misi yang sama sehingga nyambung,” ujar Siswanda.

Menurutnya, pengadaan barang/jasa yang kredibel menuntut peran serta masyarakat, oleh karenanya dengan dikembangkan sistem penanganan pengaduan tersebut, tidak saja kredibel di mata publik, tapi memastikan pelayanan menjadi lebih baik. “Sistem penanganan pengaduan masyarakat yang difungsikan di pemerintah daerah yang serius dalam melakukan pengaduan masyarakat, bisa disampaikan langsung melalui media sosial, seperti Facebook atau Twitter,” imbuh Siswanda.

Selain itu, program ini bentuk nyata bantuan Uni Eropa guna meningkatkan pelayanan publik melalui pembentukan Unit Layanan Publik dan Pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai closing program pendampingan yang dilakukan Uni Eropa bekerjasama dengan B_Trust yang dilangsungkan di 3 pemerintah daerah, yakni Pemkab Purwakarta, Pemkot Surakarta (Solo), serta Pemkot Tarakan. “Diharapkan ketiga daerah pilot project dapat menjadi contoh baik dalam hal pelayanan publik untuk daerah lainnya,” papar Sis, sapaan akrabnya.

Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi. Dan diikuti sekitar 150 peserta perwakilan pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat nasional/internasional juga lembaga donor. (VIL)

Komentar

komentar