JABARTODAY.COM – BANDUNG — Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memang, secara tidak langsung, dapat meningkatkan akses keuangan, khususnya, bagi masyarakat yang selama ini belum trrjangkau perbankan konvenional. Namun, sisi lain, banyak permasalahan yang menimpa BPR.
Satu di antaranya, lebih banyaknya jumlah BPR daripada perbankan konvensional dan umum. Data Lembaga Penjamin secara nasional, jumlah BPR mencapai 1.785 unit. Angka itu jauh melebihi perbankan konvensional dan umum, yang jumlahnya 115 perbankan.
“Kondisi itu tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan juga lebih besar bagi BPR karena pangsa pasarnya yang tidak jauh berbeda. Selain itu, pola monitoring nternal BPR pun tidak selengkap perbankan konvensional dan umum,” tandas Direktur Grup Litigasi LPS, Arie Budiman, pada Media Workshop di Hotel Savoyy Homan Bidakara, Jalan Asia Afrika Bandung, Senin (28/8).
Menurutnya, kondisi BPR itu pula yang membuat situasi finansial perbankan tersebut cukup banyak diterpa masalah. Dampaknya, kinerja BPR pun lampu merah sehingga izin operasionalnya pun dihentikan.
Arie mengungkapkan, tahun lalu, di Jabar, pihaknya mencatat, terdapat 20 BPR yamg mengalami penutupan. Itu, tuturnya, angka likuidasi tertinggi di tanah air. Diutarakan, penutupan BPR terakhir, yang masih dalam proses, dialami 2 BPR, yang masing-masing, berlokasi di Bandung dan Karawang. Sayangnya, Arie berkeberatan menyebut nama ke-2 BPR itu.
Menurutnya, mayoritas atau sekitar 80 persen penyebab terlikuidasinya BPR akibat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian. Hal itu, lanjutnya, menimbulkan proud, semisal kredit secara jor-joran tanpa mempertimbangkan kualitas calon debitur, kredit fiktif, gratifikasi, dan lainnya.
Lalu, bagaimana kondisi BPR pada 2017? Arie mengaku, tahun ini, khusus Tatar Pasundan, pihaknya, yang menjamin total dana masyarakat sebesar Rp 5.000 triliun, belum menerima adanya pelaporan penutupan BPR. Ini menunjukkan, seru Arie, pemahaman dan manajemen berbisnis BPR secara baik dan benar mengalami kemajuan.
Owner BPR LPM, Zaenal Arifin, menilai hadirnya LPS cukup membantu BPR dalam menjalankan sistem perbankan. “Ibaratnya early warning, baik bagi BPR, maupun masyarakat. Nah, seandainya ada BPR yang menawarkan bunga simpanan melebihi ketentuan LPS, itu bisa jadi sebuah gambling. Soalnya, kalau itu terjadi, LPS tidak lagi memberi penjaminan,” tutupnya. (win)
