JABARTODAY.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan infrastruktur adalah fondasi bagi pembangunan negara. Infrastruktur di Indonesia yang minim menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan pembangunan tidak merata.
“Terus terang saya katakan bahwa infrastruktur itu bukan kemewahan tapi kebutuhan,” tegas Sri Mulyani saat menghadiri Diklat Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/9).
Di tengah isu kesenjangan dan ketimpangan serta perlambatan ekonomi, Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga dinaikkan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp 387,7 triliun, 18,6% dari total belanja APBN atau naik 22,3% dari APBN 2016.
Dia menambahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini juga tidak terkesan asal-asalan. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan infrastruktur, seperti percepatan mobilitas barang dan manusia.
“Misalnya kalau bangun jembatan bertahan sampai 100 tahun, jalan juga ada sampai 100 tahun. Jangan cuma bertahan beberapa tahun saja. Debat itu yang penting untuk mengakomodir perlintasan manusia barang dan ekonomi,” sebutnya.
Karena kebutuhan anggaran infrastruktur cukup besar, Sri Mulyani meminta masyarakat agar taat dalam membayar pajak. Pajak sampai saat ini masih menjadi instrumen yang cukup besar bagi penerimaan negara.
“Dari 36 juta yang register hanya ditopang 12 juta pembayar pajak. Keinginan kita untuk menguatkan fondasi enggak bisa kalau
sedikit yang menopang, jadi kita perlu reformasi perpajakan. Saya minta Golkar support basis penerimaan pajak,” jelasnya. (jos/ant)
