SPN Usulkan Revisi UMK Naik 20 Persen

foto: WEB
foto: WEB

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Beberapa pekan lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menetapkan kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) 2015. Akan tetapi, kalangan pekerja dan buruh menilai penetapan itu belum mengakomodir naiknya harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dasar itu yang membuat kalangan pekerja dan buruh meminta setiap pemerintah daerah, melalui gubernur, merevisi UMK dan UMP 2015.

“Adalah kewajiban kepala daerah di negara ini melakukan revisi UMK-UMP. Yaitu, memasukkan efek kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami berpemikiran, kenaikan harga BBM subsidi, yang nilainya Rp 2.000 per liter memberatkan kalangan pekerja dan buruh,” tandas Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, belum lama ini.

Menurutnya, kenaikan harga jual BBM subsidi tersebut menyebabkan melejitnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas). Karena itu, lanjut dia, revisi UMK dan UMP harus sesuai perkembangan kondisi. Berkenaan dengan hal tersebut, Iwan menegaskan, pihaknya mengajukan usul revisi UMK-UMK naik minimalnya 20 persen lebih tinggi daripada yang sudah menjadi ketetapan.

Iwan menuturkan, hasil survey harga-harga kepokmas pasca naiknya harga jual BBM subsidi sebesar 1,5-2 kali lipat. Melihat kondisi itu, Iwan berpendapat, usul kenaikan UMK-UMP 2015 minimalnya 20 persen merupakan angka yang wajar.

Diungkapkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengabulkan usul tersebut. Apabila tidak, cetusnya, kalangan pekerja dan buruh siap berunjuk rasa, di antaranya, melakukan aksi mogok nasional pada 10-11 Desember 2014, yang bertema “Aksi Buruh Nasional” dan bergulir di seluruh provinsi negara ini. “Kami pusatkan di Bunderan HI (Hotel Indonesia) dan Istana Presiden. Di Jabar, pusatnya di Gedung Sate, Jalan Dipenogoro Bandung,” ujarnya. (ADR)

Related posts