Soroti Evaluasi Gubernur di APBD 2022, PSI Harap Plt Walikota Lebih Selektif

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Erick Darmajaya

JABARTODAY.COM – BANDUNG Setelah mempelajari APBD tahun 2022 hasil evaluasi gubernur Jawa Barat, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya mengatakan menemukan kejanggalan anggaran untuk Dinas Pendidikan.

“Di dalam anggaran Dinas Pendidikan ada sejumlah anggaran yang tidak relevan. Semoga dengan kepemimpinan Kang Yana (Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana), hasil evaluasi gubernur ini dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan APBD Tahun 2022,” kata Erick, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (31/12/2021).

Politisi dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia-Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan jika memang demikian, lebih baik Dinas Pendidikan fokus mengurus prestasi murid.

“Kalau Dinas Pendidikan concern ke prestasi siswa. Tolong dievaluasi agar tak muncul anggaran yang kurang relevan,” tukas Erick.

Erick kemudian menyindir hasil evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Pasalnya, hasil itu tak jauh berbeda dengan penilaian pihaknya.

Berita Terkait

“Sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam hasil evaluasi gubernur sejalan dengan keberatan-keberatan yang PSI sampaikan dalam tahap pembahasan sampai pengambilan keputusan DPRD Kota Bandung bulan lalu,” ujar Erick.

Erick mencontohkan, untuk belanja pegawai sebesar 38,5 persen, provinsi memberikan catatan agar dilakukan penyesuaian dalam waktu lima tahun hingga porsinya menjadi dibawah 30 persen.

“Demikian juga dengan belanja modal. Pemerintah provinsi memberikan catatan agar belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, Erick menilai, Pemprov Jabar meminta pemerintah kota untuk konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD hingga Raperda APBD 2022.

“Misalnya, dalam penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Tetapi, yang muncul adalah kegiatan rutin dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga belum ada inovasi untuk memulihkan ekonomi,” cetusnya.

Erick mengungkap, hasil evaluasi Gubernur Jabar malah menambah pertanyaan terkait RAPBD Kota Bandung 2022. Sebelumnya, RAPBD 2022 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan dari Banggar DPRD Kota Bandung. 

“Selain menimbulkan pertanyaan sesungguhnya tidak dilakukan perbaikan kebijakan apapun dalam pagu kegiatannya. Kategorinya ternyata hanya diberikan penjelasan. Sehingga, perlu dilakukan efisiensi dalam beberapa program kegiatan,” pungkas dia. (*)

Related posts