Soal UMK, APINDO Siap Ajukan Clash Action

Dedy Widjaja
Dedy Widjaja

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Pada 1 Januari 2015 tepat pukul 00.00, pemerintah memutuskan mengubah harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium menjadi Rp 7.600 per liter. Artinya, harga jual komoditi tersebut turun senilai Rp 900 per liter, seperti putusan sebelumnya, yaitu naik menjadi Rp 8.500 per liter.

Adanya perubahan harga premium menjadi Rp 7.600 per liter itu cukup berpengaruh pada dunia usaha, yaitu dalam hal penetapan upah minimum kota-kabupaten (UMK). Pasalnya, perusahaan-perusahaan sulit mengajukan penangguhan kenaikan UMK 2015. “Ini cukup rumit. Soalnya, pada 20 November 2014, Gubernur Jabar menandatangani Surat Keputusan (SK) mengenai UMK 2015. Itu sebelum adanya kenaikan harga BBM yang semula Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter,” tandas Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Dedy Widjaja, Senin (5/1).

Dedy meneruskan, terjadinya kenaikan BBM subsidi menjadi Rp 8.500 per liter membuat adanya revisi SK Gubernur Jabar tentang UMK 2015, yang pendandatangannya pada 24 Desember 2014. Sosialisasi SK tersebut, lanjut Dedy, berlangsung pada 29 Desember 2014 karena adanya cuti bersama berkenaan dengan Natal 2014. Sedangkan UMK 2015 berlaku pada 1 Januari 2015.

Sejauh ini, kata Dedy, pengajuan penangguhan kenaikan UMK sudah masuk kepada pemerintah. Pengajuan tersebut, lanjut dia, berdasarkan SK Gubernur Jabar tentang UMK yang penandatangannya 20 November 2014. Karena terjadi kenaikan harga BBM subsidi, ulang Dedy, SK itu pun mengalami perevisian. “Pada 1 Januari 2015, harga BBM subsidi kembali berubah.

Melihat kondisi itu, Dedy menyatakan, pihaknya meminta waktu 1 bulan untuk pengajuan penangguhan UMK 2015. “Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/2003, perusahaan berhak mengajukan penangguhan. Yang terjadi sekarang, ada dua kali revisi SK Gubernur. Kami ingin mengetahui langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar berkaitan dengan permasalahan ini. Apakah menerbitkan SK baru sesuai dengan harga baru BBM subsidi atau bagaimana?” papar Dedy.

Menurutnya, apabila berdasarkan Kepmen 231/2003, pengajuan penangguhan harus mundur lagi karena adanya revisi SK Gubernur pada 24 Desember 2014. Namun, yang terjadi, ungkap Dedy, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar tetap mengacu pada SK yang penandatanganannya 20 November 2014. Dia menilai hal ini sebagai sebuah pelanggaran.

Karenanya, tegas Dedy, pihaknya akan melihat dan menunggu perkembangan berkaitan dengan hal tersebut, utamanya, mengenai ada tidaknya revisi SK Gubernur Jabar berikutnya, berkenaan dengan perubahan harga BBM subsidi. “Jika tidak, kami berencana mengajukan clash action,” tutup Dedy, seraya menyebut, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2015 mencapai 190 perusahaan di Bekasi, Depok, Bogor, Bandung Raya, tidak termasuk Priangan Timur.  (ADR)

Related posts