Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 Ditolak Presiden, FSP BUMN Strategis Ogah Terima RPM

Ketua Umum FSP BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto.
(jabartoday.com/erwin adriansyah)

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Berkaitan dengan dunia pertelekomunikasian, belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengumumkan adanya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo. Isinya tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Namun, rencana kementerian itu langsung mendapat reaksi kuat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis. “Secara tegas, kami menolak RPM,” tegas Ketua Umum FSP BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto, kepada para jurnalis di Jalan Lombok Bandung, belum lama ini.

Wisnu menjelaskan, penolakan itu karena RPM mejyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar bukan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, jaringan seluler, dan jaringan bergerak satelit, melainkan penyelenggara jaringan telepon dasar melalui jaringan telekomunikasi asing.

Wisnu menduga adanya intervensi pihak asing berkaitan tentang RPM telekomunikasi itu. Pasalnya, penerbitan RPM telekomunikasi itu, jelasnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP 52/2000 dan PP 53/2000. Dilanjutkan, beberapa waktu lalu, kata Wisnu, ada pengajuan revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000. Namun, lanjut Wisnu, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, menolaknya.

Kuat dugaan, pendapat Wisnu, RPM ini untuk mengakomodasi keinginan pihak tertentu yang ingin memanfaatkan dan menikmati asset milik BUMN, dalam hal ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk (Persero). Padahal, selama ini, sahut Wisnu, PT Telkom Tbk (Persero) memberi kesempatan kepada sejumlah pihak, termasuk operator asing untuk memanfaatkan jaringan miliknya melalui skema Business to Business (B to B).

Menurutnya, sebenarnya, upaya Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016 soal percepatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup sektor telekomunikasi, semisal Proyek Palapa Ring, merupakan langkah tepat. Mestinya, kritik Wisnu, kementerian yang menangani telekomunikasi fokus mengawal rencana besar itu. “Janganlah utak-atik hal yang sudah bergulir. Fokus saja pada program pemerintah agar tuntas tepat waktu,” kritik Wisnu.

Katenanya, Wisnu menyatakan, pihaknya menyiapkan beberapa langkah berkaitan dengan penolakan RPM itu. Langkah awal, sebutnya, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Kemenkominfo untuk berdialog dan berbicara tentang penolakan RPM. “Jika kementerian tetap bersikukuh, langkah selanjutnya, melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Bahkan, melakukan aksi bersama ribuan anggota FSP,” tutup Wisnu. (win)

 

Related posts