“Itu (pengambilalihan pembiayaan oleh pusat) dapat berefek positif, khususnya, dalam hal percepatan pembangunan ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Harapannya, akan lebih mantap apabila Cisumdawu dam BIJB, dapat tuntas bersamaan, yaitu pada 2017-2018,” tandas Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Jalan Dipenogoro Bandung, belum lama ini.
Aher, sapaan akrabnya, melanjutkan, langkah pemerintah mengambil-alih skema pembiayaan karena memang Jabar mengalami sedikit kesulitan dalam hal pembiayaan. Jabar, jelas dia, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pembiayaan tersebut. Di antaranya, menerbitkan obligasi daerah, yang harapannya, terkumpul dana senilia Rp 4 triliun. “Salah satu peruntukannya adalah bagi pembiayaan BIJB,” jelas Aher.
Adanya pengambilalihan oleh pemerintah pusat itu, cetus Aher, pihaknya melakukan sejumlah upaya, di antaranya, mengajukan permintaan prevelensi bagi Jabar. Menurutnya, pihak mana pun yang menang tender proyek itu, Jabar memperoleh 20 persen.
Dikatakan, sejauh ini, pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk pembiayaan pembangunan sisi udara, yaitu runway dan ATC Tower, yang kebutuhan dananya sekitar Rp 1,6 triliun. Seiring dengan pengambilalihan pendanaan itu, tukasnya, berarti, pemerintah memiliki tugas untuk membiayai pembangunan sisi darat, mulai terminal hingga fasilitas penunjang, yang kebutuhan anggarannya sekitar Rp 2,1 triliun.
Adanya perkembangan itu, tambah Aher, kewajiban Jabar yaitu pada pembebasan lahan seluas 1.800 hektare. Hingga kini, ungkapnya, luas lahan yang sudah terbebaskan yaitu 1.000 hektare. Artinya, imbuh dia, lahan yang belum terbebaskan yaitu 800 hektare.
Lalu, bagaimana tentang PT BIJB? Orang nomor satu di Jabar itu mengemukakan, pihaknya mengarahkan BUMD Jabar tersebut agar turut andil mengelola bandara bersama perusahaan lain. Tidak itu saja, kata Aher, pihaknya pun dapat mendorong PT BIJB supaya lebih fokus dalam hal pengelolaan aerocity.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT BIJB, Virda Dimas, menyatakan, tentu saja, pihaknya mengiktui perintah pemegang saham, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Dia berpendapat, putusan pemerintah pusat untuk mengambil-alih pembiayaan itu merupakan hal yang logis. Pasalnya, jelas Virda, pemerintah pusat memiliki anggaran cukup besar. “Kementerian Perhubungan memiliki anggaran sektiar Rp 50 triliun. Tentunya, itu angka yang besar. Kebutuhan pembangunan BIJB sisi darat sekitar Rp 2 triliun untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi, kami kira, kebutuhan itu dapat tertutupi,” paparnya.
Memang, ucapnya, pemerintah pusat mengambil-alih pembangunan sisi darat. Kendati begitu, seru Virda, pihaknya masih berpeluang bisnis, yaitu berkaitan dengan sistem pelayanan bandara. Contohnya, sebut dia, selain aerocity tentunya, peluangnya terdapat pada groundhandling, katering, kargo, bahan bakar, selain menggarap kawasan aerocity. (ADR)
