Saturday , 23 November 2019
Home » Nasional » Politisi Gerindra Sindir Lembaga Survei yang Tak Independen

Politisi Gerindra Sindir Lembaga Survei yang Tak Independen

JABARTODAY.COM – JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengapresiasi berbagai survei yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Termasuk, lembaga survei asing asal Amerika Serikat, Precision Public Policy Polling (PPPP) yang baru-baru ini merilis hasil survei capres 2019 dan telah dimuat sejumlah media nasional.

“Ini saya kira lembaga survei yang bener-bener independen dan bukan lembaga survei bayaran yang pada diundang ke Istana Negara tahun lalu sama Kangmas Joko Widodo,” ujarnya, saat dimintai tanggapannya terkait survei PPPP, Selasa (9/4).

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengaku cukup aneh jika lembaga-lembaga survei yang mengklaim dirinya independen yang hasilnya terus memenangkan Jokowi, diundang ke istana oleh capres petahana tersebut. 

Arief pun mencontohkan, lembaga survei seperti LSI. Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut sangat aneh. Sebab, antara survei dan faktanya yang terjadi di masyarakat tidak simetris.

“Kita bisa lihat tingginya angka pengangguran, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang korup, belum lagi partai pengusung Joko Widodo dimana ketua umum dan elitenya banyak dicokok KPK. Belum lagi membanjirnya TKA. Masa iya, Jokowi bisa terus tinggi tingkat elektabilitasnya,” serunya.

Seperti diberitakan sejumlah media nasional, PPPP melakukan survei terkait Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia.

Hasil survei yang melibatkan 3.032 responden, 58 persen menyatakan bahwa Indonesia yang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018.

Dalam survei ini juga disebutkan bahwa 54 persen responden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Jokowi kembali menjadi jadi presiden sebesar 37 persen. Sedangkan 9 persen responden tidak memberikan jawaban.

Dari 54 persen responden menganggap JokoWi tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

Ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditanyakan, 38 persen responden memiilih nama Jokowi.

Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 persen, dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019, juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret-4 April 2019 dengan jumlah responden 3.032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Adapun marjin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)