Perlintasan Liar Tanggung Jawab Pemerintah

erwin adriansyah
erwin adriansyah
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Hingga kini, sepertinya, masih banyak kalangan yang belum paham dan tahu tentang pihak mana yang berkewenangan dalam hal perlintasan sebidang kereta api. Sejauh ini, mayoritas publik menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) lah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Padahal, apabila mengacu pada Undang Undang 23/2007, adalah pemerintah, mulai pusat hingga kota-kabupaten, yang berkewenangan soal perlintasan sebidang. “Kami tidak punya hak dan kewenangan untuk membuka atau mengoperasikan perlintasan sebidang yang baru. Jika ada pihak yang membuka kawasan baru dan melintasi jaur KA, mereka dapat membangun perlintasan sebidang jika memperoleh izin Kementerian Perhubungan. Jika tidak, itu termasuk perlintasan liar,” tandas Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung, Zunerfin, Kamis (10/12).

Dikatakan, mengacu pada UU 23/2007 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota-kabupaten, tidak punya kewenangan menerbitkan izin perlintasan sebidang. Zunetfin menegaskan, yang berhak menerbitkan iIn adalah Kementerian Perhubungan.

Berbicara tentang jumlah perlintasan sebidang di wilayah kerjanya, Zun, sapaan akrabnya, menyebutkan, secara total mencapai 560 titik. Ironisnya, sambung Zun, jumlah perlintasan liar sangat banyak, mencapai 409 titik.

Dilanjutkan, berdasarkan UU 23/2007 pasal 94, perlintasan sebidang liar harus ditutup. Ditegaskan, pihak yang berkewenangan penuh menutupnya adalah pemerintah. “Mulai pusat hingga kota-kabupaten,” tuturnya.

Diutarakan, sejauh ini, pemerintah daerah berupaya keras menyikapi hal ini. Menurutnya, bukan perkara mudah menutup perlintasan sebidang.

UU 23/2007 pasal 91, jelas Zun, menetapkan bahwa harus ada perubahan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang. Caranya, membangun fly over atau under pass. “Membangun fly over dan under pass adalah kewenangan pemerintah, bukan kami,” tutupnya. (ADR)

Related posts