Pembiayaan Perumahan Tahun Ini Capai Rp 88,5 Triliun

rumahJABARTODAY.COM – BANDUNG — Hingga kini, perumahan masih menjadi sebuah permasalahan yang belum terpecahkan. Itu karena masih banyak masyarakat di negara ini yang belum memiliki rumah. Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala perumahan. Di antaranya, masalah harga yang kian tinggi seiring dengan lahan yang kian terbatas.

Karenanya, guna memenuhi kebutuhan perumahan, tahun ini, pemerintah menggulirkan program Sejuta Rumah. “Berdasarkan konsep kepemilikan yang mengacu pada Data Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019, back log perumahan hingga 2014 sebanyak 13,5 juta unit. Lalu, apabila acuannya pada konsep hunian, jumlah back log 2014 sejumlah 7,6 juta unit. Untuk rumah tidak layak huni, Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni,” tandas Direktorat Jenderal Kementerian Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), Maurin Sitorus, pada Temu Anggota DPD Real Estat Indonesia (REI) Jabar di Hotel Harris Bandung, Selasa (17/3).

Maurin mengatakan, berkaitan dengan Program Sejuta Rumah, pemerintah membagi menjadi dua bagian, yaitu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu hunian yang memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan rumah non-MBR.

Tahun ini, katanya, berdasarkan Program Sejuta Rumah, pemerintah memproyeksikan pembangunan 603.516 unit rumah MBR dan 396.484 rumah non-MBR. Khusus rumah MBR, lanjut dia, pemerintah siap membangun 99.300 unit. Upayanya, jelas dia, yaitu membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), meningkatkan kualitas pembangunan baru, dan rumah khusus. Lalu, sebanyak 36.016 unit rumah dibangun oleh Perum Perumnas.

“Berikutnya, REI sebanyak 230.000 unit. APERSI (Asosiasi Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia) sejumlah 155.000 unit. Kemudian, Asosiasi Perumahan Indonesia (ASPERI) mencapai 18.000 unit. Berikutnya, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenaga Kerja sebanyak 35.400 unit,” paparnya.

Masih soal rumah MBR, Maurin menyatakan, agar program Sejuta Rumah terserap masyarakat, tentunya, perlu adanya sumber dana. Ada pun sumber dana rumah MBR pada tahun ini, ucap dia, antara lain APBN untuk uang muka senilai Rp 1,85 triliun, perbankan sebanyak Rp 5,2-Rp 15,3 triliun. Terakhir, FLPP berupa kredit lunak senilai Rp 46-Rp 56 triliun.

Maurin meneruskan, dalam program Sejuta Rumah 2015, potensi pembiayaannya begitu besar. Secara total, sebut dia, angkanya mencapai Rp 88,50 triliun. Itu terdiri atas, ungkapnya, BPJS Tenaga Kerja senilai Rp 48,5 triliun, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil (PNS) senilai Rp 3,1 triliun, PT Taspen Rp 2,0 triliun, Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun, Kementerian PU-Pera, yang terdiri atas FLPP sebesar Rp 5,1 triliun dan DIPA APBN 2015 sebesar Rp 8,1 triliun. “Kemudian, Bank Dunia senilai 500 juta Dollar Amerika Serikat (AS), International Finance Corporation berjulah 500 juta Dollar AS, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar 500 juta Dollar AS. Jadi, secara total, protensi pembiayaan Sejuta Rumah tahun ini sebesar Rp 88,50 triliun,” urai Maurin.

Lalu, bagaimana dengan Jabar? Ketua DPD REI Jabar,  Irfan Firmansyah, mengatakan, di Jabar,  juga masih banyak kalangan yang belum memiliki rumah. Untuk itu, tegas dia, tahun ini, pihaknya memproyeksikan pembangunan rumah sekitar 30.000-40.000 unit. Irvan pun mendukung  Housing Benefit yang digulirkan BPJS Tenaga Kerja. Irvan menilainya sebagai hal yang positif.

Akan tetapi, sambungnya, agar Program Sejuta Rumah di tatar Pasundan ini terealisasi, butuh peran aktif dan dukungan pemerintah. “Jika tidak, masalah perumahan sulit teratasi,” tuturnya. (ADR)

Related posts