Pelarangan Pukat Hela Anjlokkan Tangkapan Nelayan

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Beberapa waktu lalu, yaitu 9 Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menerbitkan regulasi, yaitu Nomor 2/PERMEDN-KP/2015. Isinya berupa pelarangan pemakaian alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Sein Nets) di wilayah negara ini. Ternyata, terbitnya regulasi itu berdampak kurang baik terhadap para nelayan.

Dampak terbitnya peraturan tersebut yaitu hasil penangkapan para nelayan anjlok. Merosotnya hasil penangkapan itu, secara otomatis membuat pendapatan kalangan tersebut pun turun. “Contoh, di pantai selatan, yaitu Garut, hasil penangkapan nelayan drop 60-65 persen setiap hari. Para nelayan di Rancabuaya, Pameungpeuk, Sandang, dan Cimari, biasanya mampu menangkap ikan hingga 150 ton. Kini, pascaa penerbitan peraturan itu, turun menjadi 60 ton,” tandas Ketua Terpilih DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNS) Jabar, H. Nandang A. Permana, Jumat (3/4).

Nandang menjelaskan, peraturan itu mewajibkan para nelayan menggunakan jaring yang ramah lingkungan. Akan tetapi, lanjutnya, peraturan itu tidak menjelaskan maksud jaring ramah lingkungan. Sebenarnya, ungkap dia, pihaknya sudah bertanya tentang jenis nelayan ramah lingkungan tersebut. Sayangnya, ujar Nandang, pemerintah tidak menyebutkan contohnya. Hal itu, lanjut dia, membingungkan kalangan nelayan.

Nandang menilai kurangnya azas keadilan dalam peraturan tersebut. Itu karena, jelas dia, peraturan itu berlaku umum sehingga menyamaratakan antara kalangan nelayan yang berperahu besar dan kecil. Padahal, ucap dia, ada perbedaan antara nelayan besar dan kecil. “Situasi ini, jelas berdampak besar, khususnya, bagi kalangan nelayan kecil,” sahut Nandang.

Nandang berpandangan, terbitnya regulasi itu pun tidak melalui uji publik dan peninjauan secara terlebih dahulu dan terkesan terburu-buru serta kurang memperhatikan aspirasi kalangan nelayan. Tidak itu saja, tambahnya, regulasi tersebut tidak tersosialisasikan. Baiknya, tuturnya, sebelum terbit, pemerintah melakukan uji publik dan berlanjut pada sosialisasi. Akibatnya, kata Nandang, kalangan nelayan terkejut oleh terbitnya peraturan tersebut.

Hal lainnya, imbuh Nandang, dalam peraturan itu, pemerintah tidak memberi opsi lain bagi para nelayan secara jelas, dalam hal penggunaan alat menangkap ikan. Harusnya, cetus Nandang, pemerintah memberi solusi kepada para nelayan. “Tidak jelas. Lalu, kalau pun ada dan pemerintah bolehkan, bagaimana memperolehnya? Berupa pinjaman atau pembagian? Itu pun tidak jelas. Untuk itu, kami harap, dalam menerbitkan sebuah regulasi, pemerintah benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk kalangan nelayan,” tutupnya.  (ADR).

Related posts