Nasib Guru Honorer Masih Menunggu Kepwal

Para guru honorer berunjuk rasa menuntut turunnya dana hibah, di Balai Kota Bandung, Jumat (25/11). (jabartoday/eddy koesman)
Para guru honorer berunjuk rasa menuntut turunnya dana hibah, di Balai Kota Bandung, Jumat (25/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Bisa tidaknya dana hibah guru honorer Kota Bandung tahun 2016 digelontorkan, masih menunggu Keputusan Wali Kota Bandung. Sebab, hingga digelarnya aksi unjuk rasa oleh ratusan guru honorer, Jumat (25/11), di Balai Kota Bandung, Keputusan Walikota tersebut masih dalam proses. “Diharapkan, Rabu (30/11) mendatang, Kepwal itu sudah kelar, sehingga naskah hibah pun sudah dapat ditandatangani bersama antara DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kota Bandung,” kata Kepala DPKAD Kota Bandung Dadang Supriatna, di sela dialog dengan perwakilan guru honorer, di Ruang Tengah Pemkot Bandung.

Dijelaskan Dadang, dengan telah dikeluarkannya surat ketetapan penunjukkan PGRI Kota Bandung sebagai penerima dan penyalur dana hibah guru honorer oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tertanggal 15 November lalu, maka tidak ada lagi kesimpangsiuran penerima dana hibah guru honorer.

Untuk selanjutnya, DPKAD tinggal menunggu kelengkapan pemberkasan permohonan pencairan dana hibah. “Saya juga tidak ingin pencairan hibah guru honorer berlarut-larut. Poin pentingnya tinggal sama-sama saling melengkapi,” ujar Dadang.

Meskipun unjuk rasa dipimpin langsung Ketua FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan, namun saat diterima Pemkot Bandung, kedudukan mereka sebagai perwakilan guru honorer. Pihak Pemkot Bandung, yang sedianya menerima pengunjuk rasa diwakili Inspektorat, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Namun, yang hadir dan jadi juru bicara hanya  Kepala DPKAD Dadang Supriatna.

Dalam keterangannya, Iwan Hermawan mengungkapkan, kehadirannya untuk mengetahui ketegasan Pemkot terkait pengelola dana hibah guru honorer. Sebab, bila sampai hari ini belum ada kepastian PGRI pun akan mundur sebagai pengelola dan penyalur hibah. “Kami menunggu surat  keputusan walikota yang menunjuk PGRI sebagai pengelola, dan data yang dimiliki FAGI silahkan saja dipakai,” tukas Iwan.

Dengan ada surat jawaban TP4D, yang menunjuk PGRI satu persoalan selesai. Kendati demikian, sahut Iwan, untuk selanjutnya perlu ketegasan waktu, sehingga tidak berlarut-larut dalam penantian. “Kami capek berhadapan dengan APH, kami minta Perwal-nya direvisi. Diskresi terus kami tidak mau,” tegas Iwan.

Melalui kesepakatan, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa guru honorer dapat menerima tenggat waktu pencairan dana hibah hingga bulan Desember berjalan. Itupun setelah ada kepastian paling lambat Kepwal ditandatangani minggu depan.

Terkait bantuan dana hibah tahun 2017, kedua belah pihak menunggu kajian tim penilai. Sebab, ada beberapa ketentuan regulasi yang tak dapat diabaikan, meski ada keinginan mencontoh daerah lain pembayaran guru honorer dikelola pemerintah daerah. (koe)

Related posts