Kuasa Hukum Anggap Marcel Dikriminalisasi

Terdakwa penganiayaan anggota Kopassus, Marcel Gerald Akbar, menghadapi vonis majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (17/1). (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kuasa hukum terdakwa penganiayaan anggota Kopassus, Marsel Gerald Akbar, menilai ada kriminalisasi dari kasus yang menimpa kliennya tersebut. Pasalnya, banyak fakta di persidangan yang menyatakan jika kliennya tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa berlangsung.

“Banyak sekali, fakta di lapangan saat kejadian, Marcel tidak ada di tempat. Tapi, bermain Playstation bersama keluarga dan itu sudah kita buktikan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,” ujar Sandro Simbolon, kuasa hukum Marcel, usai persidangan, di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (17/1).

Belum ditambah, pledoi atau nota pembelaan yang diajukan pihaknya juga dikesampingkan oleh majelis hakim yang diketuai Kartim Khaeruddin tersebut. Termasuk, pencabutan BAP oleh terdakwa lainnya, yang dianggap tidak logis menurut hukum. “Terdakwa didakwa jaksa memukul tiga kali ke arah dada. Ini nggak adil, masa mukul tiga kali dihukum sebelas tahun,” tukas Sandro.

Dirinya menganggap, kasus ini dikriminalisasi, karena bukti kamera pengintai yang merekam kejadian tersebut tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, termasuk telepon seluler milik Marcel, yang juga disita penyidik kepolisian. “Waktu dia dinyatakan tersangka itu kan disita, tidak diajukan ke pengadilan. Murni kriminalisasi, memidanakan orang yang tidak bersalah,” ucap Sandro.

Dengan alasan tersebut pula, kuasa hukum mengajukan banding terhadap vonis yang diberikan majelis hakim kepada kliennya tersebut. Nantinya, dalam nota banding, pihaknya bakal mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan kliennya tidak melakukan perbuatan tersebut.

Sebelumnya, pelaku penganiayaan anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus), Prajurit Satu Galang, yakni Marsel Gerald Akbar, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara oleh majelis hakim, karena terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Dalam persidangan di Ruang VI Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (17/12), majelis hakim yang dipimpin Kartim Haeruddin menilai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan. “Mengadili terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, karena terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana di atas,” ucap Kartim, dalam amar putusannya. (vil)

Related posts