Korporasi Kuasai Lahan Warga Punclut?

  • Whatsapp

Jabartoday.com/erwin adriansyah
Jabartoday.com/erwin adriansyah
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sepertinya, sengketa lahan menjadi satu di antara banyak permasalahan yang masih cuku kerap terjadi di negara ini sejak lama. Yang terkini, dugaannya, sebuah korporasi mengambil alih lahan warga di kawasan Punclut Bandung.

“Kami minta pemerintah segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 dan produk turunannya karena merugikan warga Punclut Dasarnya, Mahkamah Agung memenangkan Roy Aviat, seorang pemilik lahan Punclut, berdasarkan putusan Nomor 92K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002, dan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) bernomor 20PK/TUN/2008 pada tanggal 31 Juli 2008,” tandas Harda Putri. salah seorang warga Punclut, kepada wartawan, belum lama ini.

Akibat terbitnya SK Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 itu, Harda mengaki bahwa tanah peninggalan suaminya raib dan dugaannya dikuasai sebuah korporasi, PT Dam Utama Sakti Prima. Uniknya, kata Harda, proses penguasaan lahan itu tanpa disertai transaksi, seperti jual beli, ataupun penggantian yang jelas.

Harda menjelaskan, SK Menteri Agraria tahun 1997 berisi pembatalan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 17/insp.P/1961, yang isinya tentang pemberian sertifikat hak milik kepada 943 warga (R. Lili Natakusumah dkk) pada lahan seluas 84,21 hektare, di Punclut, yaiti sekitar Dago-Ciumbuleuit Kota Bandung dan Desa Pagerwangi Kabupaten Bandung.

Selain itu, lanjutnya, SK Menteri Agraria tersebut, juga menyatakan bahwa PT DAM Utama Sakti memanfaatkan lahan itu untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu “Bukit Dago Raya”. SK Menteri Agraria tersebut, sambungnya, menjadi dasar Kantor Badan Pertanahan Nasional (Pusat) untuk menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) no. 10/HGB/BPN/2004 untuk PT DAM pada 2004. Padahal, lirihnya, lahan warisan sang suami tidak termasuk pada sertifikat hak guna bangunan tersebut. Anehnya, sahut Harda, dugaannya, perusahaan itu ‘mencaplok’ lahan tersebut.

Ironisnya, sertifikat hak guna bangunan yang dikantungi perusahaan itu tidak kuat berdasarkan hukum karena adanya putusan MA tersebut. Namun, ucapnya, hingga kini, putusan MA yang berkekuatan hukum, tidak dipatuhi.

Tim Kuasa Hukum, James Panjaitan, menyatakan, adanya putisan MA berarti SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19-VIII-1997 sebenarnya sudah tidak dapat digunakan. Karenanya, terang dia, sertifikat hak guna bangunan perusahaan itu batal demi hukum.

James menjelaskan, lahan yang jadi milik Harda merupakan warisan mendiang suaminya Jajat Samsudajat, yang memperolehnya berdasarkan adanya pengalihan hak garap dari Subandi, yang memiliki hak garap berdasarkan putusan pemerintah pada 1951, pada1998 seluas 46 akta. (ADR)

Related posts