Wednesday , 20 November 2019
Home » Lifestyle » Kementerian Kebudayaan Perlu Segera Dibentuk

Kementerian Kebudayaan Perlu Segera Dibentuk

Anggota DPR-RI Dedi Gumelar (tengah) menekankan perlunya pembentukan Kementerian Kebudayaan dalam diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Senin (8/9). (JABARTODAY)
Anggota DPR-RI Dedi Gumelar (tengah) menekankan perlunya pembentukan Kementerian Kebudayaan dalam diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Senin (8/9). (JABARTODAY)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Bila hingga 30 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengeluarkan Amanat Presiden atau Surat Presiden, Rancangan Undang-undang Kementerian Kebudayaan akan sia-sia.

Bayangkan sudah dua periode RUU perlunya Kementerian Kebudayaan di negara kita dibahas,” ujar anggota Komisi X DPR-RI, Dedi Gumelar, dalam diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Senin (8/9/2014) malam.

Titik tumpu diskusi yang mengerucut pada perlunya RUU Kementrian Kebudayaan RI segera dibentuk, ini berkaitan dengan penolakan dari Sekretariat Negara tentang penambahan Kementerian Kebudayaan, dikarenakan akan membebani keuangan Negara. Wacana pembentukan kementerian baru dinilai tak layak, kurang memenuhi syarat, dan kurang jelas sumbangannya terhadap bangsa.

Hadir dalam diskusi, antara lain budayawan Tisna Sanjaya, Asep Solahudin, Oni SOS yang menjadi anggota DPD 2014-2019, serta puluhan pelaku juga pemerhati budaya di Bandung dan Jawa Barat.

Menimpali penolakan dari Setneg, Tisna dan Asep hampir senada mengatakan, justru karena pemahaman dari pimpinan dan pengambil kebijakan di negara ini “miskin budaya”, maka terjadilah pengkerdilan makna budaya. Budaya sering hanya diidentikan dengan kesenian yang dangkal.

“Bukan sekedar kesenian belaka. Itu hanya bagian kecil. Pengertiannya luas dan mendalam, seperti dikemukakan Koentjaraningrat. Ada wujud kompleksitas gagasan, konsep, dan pikiran. Termasuk di dalamnya ada sistem budaya, interaksi antar manusia dan lingkungan, interaksi manusia dengan produk peralatan atau perangkat hidup sejak dulu hingga kini, itu diantaranya,” kata Asep yang sangat menyayangkan pemerintah SBY di akhir pemerintahannya tak meninggalkan sesuatu yang monumental.

Asep menjelaskan, peran kebudayaan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, sangatlah penting. Ia menyebut Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis, pada galibnya adalah gerakan kebudayaan. “Makanya, gerakan ini tetap awet dan berkesinambungan. Beda dengan gerakan yang berbalut agama dengan isu kepentingan sesaat, seperti DI/TII, termasuk ISIS, semuanya bersandingkan pada radikalisme yang tak sejalan dengan kemanusiaan. Kementerian kebudayaan, bila ada akan memfungsikan manusia Indonesia dengan lebih beradab, ya berbudaya,” tegasnya.

Sedangkan Tisna langsung mendeskripsikan nasib kesenian yang hidup di masyarakat, Reak Kudalumping dari Cibiru Bandung yang malam itu sempat menunjukkan kebolehannya di GIM. “Kang Enjum yang menjadi pimpinan Reak Kudalumping, nasibnya tak menentu. Berkesenian yang dulunya begitu bebas, mengekpresikan suka cita panenan di desanya, mengumandangkan doa keselamatan, kini harus pikir-pikir dulu,” papar Tisna.

Dedi tak memungkiri di parlemen selama ini diakui hanya memiliki sedikit teman. Tantangan lainnya, diutarakannya, dalam hal politik anggaran banyak pula yang belum memahaminya. ”Padahal politik anggaran ini salah satu kuncinya. Di pusat khusus untuk kebudayaan hanya Rp 1,2 triliun, sedangkan untuk pendidikan sekitar Rp. 84 triliun,” ungkap sosok yang akrab disapa Miing ini.

Ia mencontohkan, bila Kementerian Kebudayaan ini terwujud, maka sejumlah anggaran akan bisa membina sentra-sentra budaya. “Sebagian dari budaya itu, kesenian, misalnya. Mereka bisa dikemas lebih baik. Mendatangkan turis manacanegara, menghidupkan para seniman, melanggengkan, dan mengembangkan kearifan lokal yang kini jadi trend dunia,” seru Dedi.

Menyoal keterpinggiran unsur kebudayaan, Dedi mengibaratkan kebudayaan seperti salah satu pelengkap makanan, yakni kerupuk. Maksudnya adalah bila tanpa kerupuk, orang akan tetap menyantap makanan yang dihidangkan. “Bila tak ada, tak mengapa,” ucapnya berkali-kali sambil sebelumnya sempat membagikan kerupuk kepada para hadirin di sela pembacaan puisi yang juga sempat merobek-robek kertas sebagai simbol aspek budaya sebagai anak tiri di negeri kita.

Memandang fenomena tersebut, Tisna Sanjaya, Dedi Gumelar, Asep Solahudin, serta peserta diskusi malam itu, bersepakat bahwa anggaran untuk kebudayaan di negeri ini hanya “seuprit” alias sangat sedikit. (VIL)