JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesepuluh secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).
“Alhamdulillah, berita baik hari ini tadi wakil ketua BPK RI menginfomasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik sehingga mendapat WTP yang kesepuluh kalinya. Ini menandakan konsistensi dan prudential keuangan kita yang luar biasa,” ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.
Diraihnya opini WTP beruntun tentu ada kekurangan, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, ada dua daerah yang tidak mendapat WTP, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.
“Ada berita sedih sedikit, tahun lalu 27 daerahnya WTP tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik, kira kira begitu,” katanya.
Selain itu, pihaknya bakal menindaklanjuti catatan, temuan dan rekomendasi dari BPK dalam meningkatkan good coorporate government (GCG) di Pemprov Jabar.
“Kami berharap melalui temuan, rekomendasi, catatan kami akan terus meningkatkan good cooperate goverment dan tentu akan menindaklanjuti semaksimal mungkin semua yang direkomendasikan,” tegasnya.
Dia berharap konsistensi WTP di Provinsi Jabar bisa dipertahankan. Kedepannya, pihaknya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
“Oleh karena itu kita berharap konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan tinggal kita tutup tutup lagi supaya ketidaksempurnaannya diperbaiki tahun depan,” imbuhnya.
Tak lupa, dirinya mengapresiasi seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Pemprov Jabar yang terus bekerja keras guna mewujudkan pencapaian tersebut.
“Perkenankan saya memberi apresiasi juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah pemerintah provinsi Jawa Barat, yang telah bekerja keras dan terus berupaya memperbaiki berbagai hal dalam kualitas keuangan pengelolaan, pelaporan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menilai, pencapaian 10 kali opini WTP dari BPK merupakan hasil kerja keras dari seluruh unsur pemerintah daerah dan dengan dukungan DPRD Jabar.
Dirinya mengharapkan pencapaian tersebut dapat mewujudkan visi misi Jabar yang Juara Lahir dan Batin dengan inovasi dan kolaborasi.
“Semoga pencapaian ini dengan catatan-catatan yang disampaikan BPK, akan terus memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” cetusnya. (*)
