Ini Dia Tuntutan Buruh Jabar Tahun Depan

Ratusan massa buruh dari KASBI menggerudug Kantor Walikota Bandung, Kamis (17/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG – Seiring dengan masih terjadinya perlambatan pertumbuhan ditambah cukup tingginya harga beragam komoditi, kalangan pekerja dan buruh pun berharap adanya peningkatan kesejahteraan pada 2018. Karenanya, pada 2018, kalangan itu mengajukan penuntutan berupa kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) .

“Kami ingin dan menuntut adanya kenaikan UMK 2018. Keinginan kami, kenaikannya di setiap kota-kabupaten, minimalnya Rp 650 ribu,” tandas Ketua Setikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar, Iwan Kusnawan.

Keinginan itu, jelasnya, bukan tanpa dasar. Diutarakan, ada beberapa hal yang menjadi acuan penuntutan itu, yaitu 60 komponen KHL. Idealnya, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak terpaku pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tentang Pengupahan dalam menentukan upah minimum.

Dia berpendapat, sebaiknya, tetap menyurvei 60 komponen. Tujuannya, jelas Iwan, untuk mengetahui kondisi terkini, yaitu ada tidaknya kenaikan kebutuhan, turunnya daya beli, atau lainnya. “Sedangkan PP 78 menetapkan kenaikannya 8,7 persen. Sebaiknya, itu jangan jadi acuan,” seru Iwan.

Menurutnya, meski berkewenangan menetapkan dan memutuskan UMK berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, gubernur dapat mendiskresinya upah minimum. Iwan mengatakan, seandainya tidak mendiskresi, pihaknya menuntut adanya penerapan skala upah. Pasalnya, pendapat dia, struktur skala upah dapat menguntungkan seluruh pihak, tidak hanya kalangan pekerja, tetapi juga perusahaan. (win)

 

Related posts