Thursday , 30 January 2020
Home » Ekonomi » Industri Kurang Dukungan Pemerintah

Industri Kurang Dukungan Pemerintah

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG –– Kehadiran industri dalam menunjang dan meningkatkan perekonomian begitu penting. Karenanya, agar dunia industri nasional dapat terus berkembang sehingga roda ekonomi berputar sekaligus bertumbuh, perlu adanya intervensi dan campur tangan serta dukungan pemegang kebijakan, dalam hal ini, pemerintah.

“Tapi, di Indonesia, dunia industri kurang mendapat dukungan pemerintah,” tandas pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, pada seminar kewirausahaan dalam rangkaian Open House Kadin Kota Bandung di Graha Kadin Kota Bandung, Jalan Talagabodas 31 Bandung, belum lama ini.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi penilaiannya bahwa pemerintah kurang mendukung dunia industri terdapat pada ketersediaan sarana infrastruktur. Dia berpendapat, sejauh ini, ketersediaan infrastruktur di tanah air kurang mendukung. Hal itu menyebabkan biaya tinggi bagi industri. Akibatnya, dunia industri nasional, tidak hanya yang berorientasi ekspor, tetapi juga pasar domestik, kurang berdaya saing.

Selain itu, lanjut dia, sejumlah kebijakan pun belum pro-dunia industri dan dunia usaha. Misalnya, sebut Faisal Basri, dalam hal perizinan. Sejauh ini, kata dia, masih banyak daerah yang proses pengurusan perizinannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Senada dengan Faisal Basri, pengamat ekonomi sekaligus Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, juga berpendapat, bahwa hingga kini, peran pemerintah untuk mendukung dunia usaha nasional masih belum optimal. Ina mencontohkan pemenuhan ketersediaan energi listrik.

“Seharusnya, pemerintah peka pada kebutuhan industri. Misalnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik. Hingga kini, pemerintah masih lebih memilih bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan baku penghasil energi listrik. Padahal, Indonesia, khususnya, Jabar, punya sumber energi yang terbesar di dunia, yaitu panas bumi. Sayang, hingga kini, belum termanfaatkan,” paparnya.

Hal itu, kata dia, menyebabkan terjadinya biaya mahal pada industri. Hal itu, lanjut dia, berakibat menimbulkan potensi besar terjadinya pelemahan daya saing produk-produk industri dalam negeri.

Contoh lainnya, kata dia, dunia usaha menganggap kondisi Tanjung Priok sudah begitu padat. Bagi sektor industri, hal itu dapat menjadi sebuah kendala. Karenanya, para pelaku industri, khususnya, asal Jabar, mengajukan usul pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang. Akan tetapi, yang terjadi, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai rencana pembangunannya.

Padahal, ujar dia, Jabar memiliki pelabuhan yang potensial, yaitu Cirebon. Sayang, sesal Ina, pemerintah kurang peka menanggapi hal tersebut. “Mengapa pemerintah tidak memanfaatkan dan mengoptimalkan Pelabuhan Cirebon?” ujar Ina.

Ina berpandangan, kondisi ini, tentunya, kurang positif bagi perkembangan industri nasional, utamanya Jabar. Terlebih, dalam beberapa bulan mendatang, Indonesia terlibat dalam ajang ASEAN Economic Community (AEC), yang tentunya, tingkat persaingan menjadi lebih ketat. Karenanya, Ina berharap pemerintah benar-benar mendukung keberadaan dunia industri nasional sehingga tidak kalah oleh industri-industri asing dalam era pasar bebas.  (ADR)