HMI Desak Pemerintah Segera Membuat Kerangka Kebijakan Kepemudaan Nasional

Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan
Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan

JABARTODAY.COM-JAKARTA. Indonesia tergolong lambat dalam mempersiapkan pemanfaatan bonus demografi. Dalam Publikasi Hasil Penelitian Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam Pemanfaatan Bonus Demografi, Revolusi Mental, dan Pembangunan Kepemudaan, Ketua Balitbang Pengurus Besar HMI, M. Ardiansah Laitte menegaskan bahwa, “window of opportunity” ini hanya dapat dicapai melalui harmonisasi kebijakan yang bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia. Kondisi ini dapat dicapai melalui revitalisasi program KB, menyiapkan pekerja sehat dan produktif melalui kecukupan pangan dan gizi, serta perawatan penyehatan preventif sejak dini.

“Harmonisasi kebijakan ini bertugas untuk memastikan bahwa pemuda dapat memperoleh manfaat dari investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang produktif di masa yang akan datang,” ujar Ardiansah.

Hal ini senada dengan Laporan World Development 2007 dari Bank Dunia yang menjelaskan bahwa negara-negara berkembang yang berinvestasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja untuk penduduk di usia 12-24 tahun dapat memperoleh hasil dari bonus demografi melalui peningkatan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan menyatakan bahwa, Indonesia sejak tahun 2012 telah memasuki fase Bonus Demografi dan sampai sekarang belum ada kerangka kebijakan integral yang lebih fokus pada kelompok umur pemuda.

“Pada tahun 2015 jumlah pemuda Indonesia mencapai angka 67,89 juta jiwa atau sebesar 26,57%. Artinya 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jika tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, bonus demografi yang selama ini menjadi harapan untuk memajukan Indonesia dapat menjadi “window of disaster” karena besarnya beban sosial yang harus ditanggung. Hal ini menjadi sangat mendesak mengingat peluang ini hanya akan terjadi dalam waktu yang relatif pendek,” papar Arief.

Arief menegaskan momentum sumpah pemuda ini seharusnya menjadi momen yang tepat dalam merevitalisasi peran strategis pemuda dengan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Selama ini peran strategis pemuda dan torehan sejarah yang bermakna dalam kehidupan berbangsa seolah menjadi euphoria yang tanpa sadar membuat bangsa ini lupa bahwa nyatanya hari ini pemuda telah menjadi satu permasalahan yang harus dibenahi.

“Jargon revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi – JK mengisyaratkan pentingnya melakukan perubahan pada sistem mental bangsa agar dapat tetap bertahan di tengah tuntutan zaman. Upaya dalam mencapai visi besar ini tentunya menjadi berada di pundak generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus estafet pembangunan. Sayangnya, setahun pemerintahan Jokowi-JK kita belum menemukan komitmen yang jelas untuk menempatkan pemuda sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya.

Publikasi Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepemudaan hari ini dan memberikan pemahaman tentang urgensi lahirnya Kerangka Kebijakan Kepemudaan Nasional sebagai pedoman dalam melakukan harmonisasi kebijakan lintas sektoral. Hadir pula sebagai penanggap dalam Publikasi Hasil Penelitian ini, Anggota Tim Pokja Revolusi Mental Kementeran Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Mukhlis Yusuf, Ketua Yayasan Mahkota Insan Cita Hanifah Husein Ferry Mursyidan, dan Direktur Bidang Agama, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Hadiat, MA. (rus)

Related posts