JABARTODAY.COM – BANDUNG Dalam Pemilihan Walikota Bandung 2018 mendatang, Partai Golkar belum memastikan mengusung Nurul Arifin sebagai calon walikota Bandung periode 2018–2023. Pasalnya, kepastian calon itu baru bisa ditetapkan setelah DPP Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi.
Maka, guna pemenuhan syarat kebijakan tersebut dalam satu-dua bulan ke depan, DPP memerintahkan Nurul Arifin melakukan komunikasi politik, baik dalam mencari pasangan maupun koalisi partai. “Surat rekomendasi DPP akan diterbitkan dalam dua keputusan. Baik untuk calon walikota atau wakil walikota,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandung Deden Hidayat, di Sekretariat DPD Partai Golkar, Jumat (8/9).
Kabar dipastikannya Nurul Arifin, sebagai satu-satunya kandidat calon walikota dari partai Golkar, tak dibantah Deden. Namun, sekali lagi Deden menegaskan, situasi saat ini masih cair. Dalam pilkada itu yang bertarung figur partai merupakan pendukung. Terpenting saat ini, DPP melakukan percepatan dalam mengeluarkan surat rekomendasi, sehingga akan memperjelas langkah konsolidasi. “Bahwa DPP Golkar secepatnya melakukan finalisasi rekomendasi. Bukan tidak mendasar, itu untuk memenuhi tahapan dukungan dari seluruh pengurus DPD Golkar Kota Bandung. Bahkan ditambah dengan dukungan dari pengurus kecamatan, dan kelurahan,” ujar Deden.
Setelah surat rekomendasi dikeluarkan, jelas Deden, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada seluruh infrastruktur partai dan akan bergerak secara aktif meraih simpati dari akar rumput termasuk memanaskan sayap yang dimiliki Partai Golkar. Tujuannya, papar dia, agar elektabilitas calon Partai Golkar terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Kinerja kita akan berbeda kalau sudah ada rekomendasi dari DPP. Seluruh kader harus patuh terhadap perintah itu. Infrastruktur partai harus menindaklanjutinya dengan menjalin komunikasi masif di berbagai tingkatan,” pungkas Deden. (edi)
