Dewan Sorot Kisruh Rotasi Mutasi SOTK Baru

  • Whatsapp
Istimewa

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kontroversi mutasi dan rotasi dalam pengisian jabatan sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap sejumlah pejabat, disikapi DPRD Kota Bandung dengan mengundang Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas menjelaskan, dalam rapat koordinasi yang dibahas tidak keluar dari persoalan masih diundangnya pejabat yang purna bakti. “Itulah poin yang dibahas dalam rakor,” sebut Gunadi, saat dikonfirmasi di Gedung Parlemen Kota Bandung, Kamis (19/1).

Mengenai rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon dua dan tiga, dinilai Gunadi, kebijakan wali kota tidak ada masalah. Akan tetapi, dari pelantikan ribuan pejabat administratur (eselon IV) yang dilangsungkan di Plaza Balaikota Bandung beberapa waktu lalu, ternyata jadi bahan pembicaraan beberapa pihak. Hal ini terkait adanya pejabat yang sudah meninggal dan pensiun masih diundang. “Dalam daftar pelantikan SOTK baru, mereka ini ditempatkan sebagai pejabat administratur yang levelnya eselon IV,” sebut Gunadi.

Gunadi mengakui, ada kekeliruan terkait data pejabat yang dilantik, tetapi tidak banyak. “Itu memang kesalahan kami. Sebab, pendataan dilakukan bulan Oktober 2016. Tapi, kami akui itu teledor,” ucap Gunadi.

Menyoal target pelelangan terbuka untuk posisi empat pejabat tinggi pratama, Gunadi menyatakan, awal Februari sudah digelar. Bahkan, rencananya pada pertengahan Februari pula, pelantikan sudah dilaksanakan.

Empat jabatan eselon II yang masuk dalam pelelangan antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. “Pelelangan jabatan yang kosong akan melalui seleksi terbuka. pendaftarannya sudah kita buka dari sejak Rabu (18/1),” ungkap Gunadi.

Menurut dia, mekanisme rekrutmen dilakukan tim panitia seleksi yang terdiri dari tujuh orang. Panitia tersebut berasal dari dua orang BKD, tiga orang akademisi, dan dua orang dari kalangan profesional.

Disinggung tidak bisanya kalangan inspektorat ikut mendaftar pelelangan terbuka, di tempat sama,  Sekretaris BKPP Kota Bandung Atet Dedi Herdiman menukas, hal itu dikarenakan jabatan yang dilelang dinilai tidak relevan untuk kalangan auditor. Sehingga, untuk lelang terbuka kali ini, tidak bisa diikuti oleh mereka yang berasal dari Inspektorat.

“Kalau dari auditor untuk saat ini kurang relevan dengan jabatan yang dilelang. Sehingga penilaian dari panitia tidak bisa mengakomodir peserta dari Inspektorat,” ujar Atet.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi membenarkan, ada kekisruhan dalam penempatan pejabat administratur di lingkungan Pemkot Bandung.

Menurut politisi Gerindra ini, fakta itu diakui Kepala BKPP Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas saat rakor, merupakan terdampak perubahan jadwal pelantikan eselon IV. “Sedianya pelantikan pejabat eselon IV bulan Oktober 2016. Tetapi karena jumlahnya banyak muncul kesalahan penetapan pejabat yang belum diperbaiki,” jelas Edi. (koe)

Related posts