JABARTODAY.COM – BANDUNG Penolakan terhadap pengoperasian jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), di Jalan Citra Green Dago, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, terus bergulir.
Penerapan transaksi tunai itu bisa dikategorikan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring ijin yang dikeluarkan DPMPTSP Kota Bandung, tentang parkir umum, seyogianya pengelola tidak menerima pembayaran tunai di gardu tol.
“Saya ingatkan pengelola untuk menghentikan pungutan jalan berbayar,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (9/1).
Agus mengatakan, bila pengelola masih melakukan aktivitasnya dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, tidak melakukan penindakan. Dewan akan menggunakan hak memaksa.
Menurut Agus, pengelola jalan tol punclut harus membuka jalan umum tersebut. Menghapus gerbang tol yang memungut pembayaran tunai tersebut. Maka bilamana tetap melanggar ijin peruntukan, dewan akan meminta Satpol PP membongkar gardu jalan berbayar tersebut.
“Pengelola jalan berbayar harus membongkar gardu sendiri. Bila dalam waktu tertentu belum membongkarnya, Pemkor harus melakukan pembongkaran paksa,” tutur politisi Partai Demokrat ini.
Indikasi pungutan liar di jalan berbayar ini, dikatakan Agus, telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan masyarakat terhadap keberadaan penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung.
Apalagi, yang namanya pungutan layanan publik seperti jalan berbayar harus diatur dalam regulasi khusus. Karena itu, dewan akan melalukan uji materi terhadap ijin parkir umum yang diberikan terhadap pengembang Citra Green Dago.
“Kita meminta Dishub memperbaiki pelayanan yang memperlancar jalan di pintu masuk jalan berbayar tersebut. Apapun memang perlu waktu, tapi persoalan pelanggaran jalan berbayar ini arahnya jelas,” pungkas Agus. (edi)
