JABARTODAY.COM – BANDUNG — Pasca reformasi, negara ini memasuki era demokrasi. Seiring bergulirnya waktu, kondisi demokrasi di berbagai daerah nusantara, termasuk Jabar, pun berkembang.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan demokrasi di tatar Pasundan sangat mengkhawatirkan. Pasalnya,Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Ideks demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada 2016 lebih buruk daripada tahun sebelumnya. “Jabar termasuk provinsi yang IDI-nya terendah di Indonesia. Posisinya urutan ke-7,” tandas Dody Herlando, Kepala BPS Jabar, di BPS Jabar, Jalan PHH Mustopha Bandung.
Dijelaskan, dalam skala 0-100, tahun lalu, IDI Jabar pada 2016 berada pada level 66,82. Angka itu, ucapnya, lebih rendah daripada 2015 sebesar 73,04. Secara keseluruhan, katanya, IDI Jabar berada pada posisi medium. Posisi itu, ujarnya, setara dengan beberapa provinsi lain, semisal Jateng, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lainnya.
Dody berpendapat, turunnya poin 3 aspek menyebabkan merosotnya IDI Jabar. Pertama, tukas Dody, hak-hak politik tercatat menjadi aspek tertinggi yang mengalami kemerosotan, yaitu 9,55 poin, menjadi 72,34 poin. Kedua, lanjutnya, aspek kebebasan sipil yang drop 5,75 poin atau menjadi 73,37 poin. Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi anjlok 1,58 poin, menjadi 49,79 poin.
Dijelaskan, IDI mendeteksi dampak negatif sehingga ada perbaikan pada masa mendatang. Selain itu, IDI pun sebagai “terapi” untuk mengantisipasi kesalahan. “Jadi, IDI adalah indikator komposit sebagai penunjuk tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah,” terangnya.
Dody meneruskan, 3 aspek itu hasil penelitian BPS yang mengacu pada 28 indikator. Tidak itu saja, pihaknya pun menggunakan 4 sumber data, review surat kabar, dokumen, focus group discussion (FGD), dan interview mendalam, sebagai penerapan metodologi penghitungan. (win)