Bukan KTP Jabar? Tenang, Anda Tetap Dapat Bansos

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ratas dengan Presiden Jokowi melalui konferensi video, Kamis (2/4/2020). (foto: humas jabar)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Jutaan warga berpenghasilan rendah termasuk miskin baru akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat, akan menerima bantuan sosial senilai Rp500 ribu dari Pemerintah Provinsi Jabar. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, bansos tersebut merupakan salah satu dari tujuh pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi virus corona baru, khususnya di zona merah persebaran yaitu Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi alias Jabodetabek.

Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu, merupakan upaya Pemprov Jabar untuk melebarkan rentang persentase kelompok rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi ini.

Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp350 ribu per keluarga per bulan.

Berita Terkait

Bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemprov Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp4,6 triliun (di luar untuk distribusi) dari APBD itu rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Adapun di Jabar khususnya Bodebek, Ridwan Kamil berujar, bahwa penerima bantuan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah pusat.

Kedua, Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19. Ketiga, Kelompok C, adalah Kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar.

“Kelompok-kelompok inilah yang harus menjadi perhatian. Semua yang kelaparan, kita survei masuk tiga kelompok itu. Bantuan apa saja? Ada tujuh pintu tadi yang terdiri dari APBN dan APBD. Nanti hasil verifikasi (penerima) bantuan itu di-SK oleh bupati/wali kota. Ingat, ini bukan bagi-bagi merata ke semua orang, tapi bagi-bagi sesuai keadilan, situasi darurat, jadi didahulukan yang betul-betul emergency,” bebernya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2020).

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad, saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta data-data penerima bantuan oleh RW. Sementara Pemprov pun terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait.

“(Verifikasi dan validasi) agar dengan tujuh pintu bantuan itu, semua warga (terdampak) bisa dapat, tidak ada duplikasi,” terang Daud.

Nantinya, mekanisme penyaluran bansos senilai Rp500 ribu dilakukan atas kerja sama Pemprov Jabar dengan PT Pos Indonesia Kantor Regional V Jabar dan Banten, untuk kemudian dikirimkan ke alamat penerima melalui ojek daring dan ojek pangkalan yang sudah terdaftar di PT Pos.

Untuk biaya pengiriman lewat ojek tersebut, Pemprov mengucurkan anggaran Rp281,795 miliar, sehingga total anggaran bansos provinsi adalah Rp4,978 triliun.

“Tanggal 15 atau 16 April harus sudah mulai (dibagikan), fokus wilayah Bodebek yang berlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Di Jabar, yang tidak ber-KTP Jabar pun, dijamin (bantuan) itu, karena bagaimana pun mereka tinggal di Jabar. Jangan sampai yang tinggal di Jabar kelaparan,” jelasnya.

Daud menambahkan, pihaknya pun mengimbau masyarakat, organisasi, maupun komunitas yang akan memberikan bantuan kepada warga terdampak pandemi untuk berkoordinasi dengan dinas sosial setempat.

“Sebaiknya koordinasi dengan dinsos kabupaten/kota untuk ketepatan sasaran, tidak tumpang tindih, dan supaya tetap berkeadilan,” cetusnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jabar Ferry Sofwan Arif menekankan, bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu diberikan kepada Kelompok A yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, serta sembilan sektor dalam Kelompok B dan C.

Sembilan sektor itu, yakni pekerja di bidang perdagangan dan jasa, bidang pertanian, pariwisata, transportasi, serta industri (kelima sektor itu harus skala usaha mikro dan kecil), pemulung, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan terakhir, penduduk yang anggota keluarganya terindikasi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan terinfeksi corona.

“Penerima bansos ada 2.348.298 KRTS (Keluarga Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan hasil validasi Dinas Sosial. Pendataan ada dua gelombang. Bila di gelombang pertama ada keluarga miskin dan rentan miskin yang terlewat, maka mereka dicatat pada gelombang kedua,” imbuhnya.

Untuk penyaluran di Bodebek yang dilakukan lebih dulu dari wilayah lain di Jabar, Ferry menandaskan, jika bansos diberikan kepada 408.934 KRTS dengan alokasi kurang lebih Rp216,7 miliar. (vil)

Related posts