BPNT Diharap Dapat Majukan Perekonomian Kecil

Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial (baju putih) saat peluncuran BPNT, di Jalan Binong Jati, Kamis (23/2). Program ini semakin mudahkan masyarakat memperoleh sembako. (humas pemkot bandung)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Masyarakat Kota Bandung semakin dimudahkan dalam mendapatkan bantuan pemerintah. Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat bukan saja mendapat layanan transaksi non tunai, melainkan dapat kemudahan peroleh sembako.

Hal itu diucapkan Wakil Wali Kota Bandung Oded M.Danial, saat Peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandung Tahun 2017 dan penandatanganan nota kesepakatan e-dagang Bank Negara Indonesia-Pemerintah Kota Bandung, di Jalan Binong Jati, Kamis (23/2).

Pria yang biasa dipanggil Mang Oded ini mengatakan, kemiskinan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapat hak kesejahteraan. Maka itu dengan menjabarkan Undang-Undang No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, masalah tersebut berupaya dientaskan.

Kemiskinan menjadi penyebab terbesar masyarakat tidak  mendapatkan pangan yang layak, pendidikan, air bersih, dan masih banyak lagi. Dengan UU No 13/2011, penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Sehingga, dalam penanganan fakir miskin pemerintah harus menaati azas-azas kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan, tutur Oded.

Program BPNT, sambung Oded, bisa terlaksana atas gagasan Pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia dan Bulog Kota Bandung yang didukung oleh Kementerian Sosial.

Menengok ke belakang, ungkap Oded, awalnya program BPNT,  memberikan sembako berupa beras kepada masyarakat. Namun sekarang melalui e-voucher masyarakat dapat berbelanja sembako secara langsung ke Rumah Pangan Kita (RPK), sehingga tidak ada lagi oknum yang dapat menyelewengkan hak-hak masyarakat miskin.

“Dulu kita langsung memberikan beras kepada masyarakat, namun sekarang memakai kartu yang disebut e-voucher yang dapat dibelanjakan sembako lainnya ke E-Warong,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Wakil Wali Kota berharap, program ini akan memajukan perekonomian masyarakat kecil. Sehingga tidak ada lagi masalah kekurangan pangan di Kota Bandung. “Sekitar 63.262 kepala keluarga mendapatkan e-voucher tersebut dengan saldo senilai Rp 110.000 untuk ditukarkan menjadi sembako murah,” tutup dia. (koe)

Related posts