“Benar. Pekerja informal, seperti muadzin, tukang ojek, pelaku UMKM, dan sebagainya, perlu mendapat perlindungan jaminan sosial.,” tandas Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS-TK, Enda Ilyas Lubis, usai Launching Program Ayo ke Masjid, d Masjid Raya Trans Studio Mal, Jalan Gatotsubroto Bandung, belum lama ini.
Ilyas meneruskan, tahun ini, secara total, pihaknya memproyeksikan dana kelola kepesertaan tumbuh 20 persen lebih besar daripada 2015, atau mencapai Rp 246 triliun. Tahun lalu, nilai dana kelola kepesertaan sejumlah Rp 200,06 triliun. Harapannya, angka senilai Rp 256 triliun itu membuat hasil investasinya mencapai Rp 21,2 triliun, atau lebih tinggi 24 persen daripada 2015, yang nilainya Rp 17,7 triliun.
Berbanding lurus dengan peningkatan dana kelola, Ilyas mencetuskan, lembaga yang sebelumnya bernama PT Jamsostek (Persero) itu pun menargetkan kepesertaan aktif meningkat. Proyeksinya, sebut dia, kepesertaan aktif mencapai 21,9 juta peserta. Jumlah itu, sahut dia, lebih banyak 15 persen daripada 2015, yang sebanyak 19,1 juta peserta.
Dikatakan, proyeksi kepesertaan sebanyak 21,9 juta itu, sekitar 1,1 juta peserta di antaranya merupakan asal kalangan informal. “Untuk itu, kami terus melakukan sosialisasi kepada kalangan infromal,” ucapnya.
Lalu, bagaimana dengan Jabar? Didi Iswadi, Kepala BPJS-TK Kantor Wilayah Jabar, menambahkan, sebenarnya, potensi kepesertaan tenaga informal d Jabar tergolong besar. Menurutnya, potensinya mencapai 10 juta orang. “Tapi, tentunya, bukan perkara mudah untuk merealisasikan potensi itu. Butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi, kami pun terus melakukan sosialisasi,” ucap Didi.
Sejauh ini, khusus tenaga kerja informal, di Jabar, ungkap Didi, jumlahnya sekitar 23 ribu peserta. “Tahun ini, BPJS-TK pusat menargetkan pertumbuhan tenaga kerja informal di Jabar tumbuh 20-25 persen,” tutupnya. (ADR)
