BJB-BPN Sepakat, Transaksi Pertanahan Kian Transparan

pikiran-rakyat.com
pikiran-rakyat.com
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Menjalin kesepakatan dan kerjasama antardua pihak, memang dapat berefek positif, tidak hanya menunjang sekaligus meningkatkan kinerja, tetapi juga menjadi salah satu strategi untuk meminimalisir terjadinya beragam hal yang berpotensi berdampak negatif. Dasar itulah yang membuat dua lembaga berbeda bidang, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar, bersepakat menjalin kerjasama.

Kerjasama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara bank bjb dan Kanwil BPN Jabar di Hotel Papandayan Bandung, Jalan Gatotsubroto Bandung, belum lama ini, yang penandatangannya disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan. Direktur Utama (Dirut) bank bjb, Ahmad Irfan, menegaskan, bagi pihaknya, kerjasama itu berefek positif, yaitu sebagai penunjang kinerja.

Irfan menjelaskan, kerjasama tersebut meliputi lima hal. Yaitu, ujarnya, dalam hal payment. Pihaknya, jelas Irfan, yang merespon positif kerjasama tersebut, memberi pelayanan transaksi atas penerimanaan biaya pelayanan BPN. Kedua, pick up service. Ketiga, lanjutnya, adalah payroll services:bagi karyawan BPN di Jabar-Banten. “Keempat, berupa pemberian fasiltias kredit bag karyawan BPN berupa Kredit Guna Bhakti. Kelima, adalah memanfaatkan mobil edukasi bank bjb sebagai sosialisasi penerimaan pembayaraan pelayanan BPN di Jabar-Banten,” paparnya.

Kepala Kanwil BPN Jabar, Syafirman, menyatakan, pihaknya pun menyambut positif tercapainya kerjasama tersebut. Menurutnya, kerjasama ini merupakan yang pertama kalinya dengan bank daerah. “Nah, kerjasama antara kami dan bank bjb adalah yang perdana,” tegas dia.

Diutarakan, melalui kerjasama ini, memberi manfaat bagi masyarakat. Pasalnya, jelas dia, melalui kerjasama ini, masyarakat dapat memanfaatkan jasa perbankan ketika bertransaksi yang berkaitan dengan pertanahan. Misalnya, ucapnya, dalam hal pembayaran Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kerjasama ini pun membuat segala transaksi pertanahan lebih transparan,” tegas dia..

Sementara itu, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, berpendapat, kerjasama ini menjadi bagian penting dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tukasnya, kerjasama ini pun dapat menekan adanya ‘biaya-biaya’ lain ketika bertransaksi pertanahan.

Manfaat lainnya, imbuh dia, contohnya ketika perbankan memberi kredit pemilikan rumah (KPR). Kerjasama ini, kata dia, dapat menjadi sarana untuk membantu konsumen memperoleh sertifikat. “Ketika seorang nasabah masa kreditnya tuntas atau melunasi cicilannya, pihak bank memberi keterangan pelunasan kepada kami. Selanjutnya, kami melakukan proses untuk menerbitkan sertifikat,” tutup dia. (ADR)

Related posts