JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak sekitar awal tahun ini, pemerintah mengubah skema penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra), yang sebelumnya bernama Beras Masyarakat Miskin (Raskin), menjadi pola elektronik, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Dalam skema itu, masyarakat yang termasuk golongan tidak mampu sesuai data pemerintah berhak memiliki kartu untuk pembelian kebutuhan pokok, satu di antaranya beras. Program ini melibatkan sejumlah perbankan, yaitu di antaranya, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.
Sebagai lembaga pemerintah, Perum Bulog berkewajiban untuk menyiapkan pasokan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan BPNT. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata, masih belum sesuai harapan.
Kabarnya, di jabar, penyaluran BPNT masih tergolong remdah. “Sejauh ini, penyalurannya (BPNT) mencapai 23,67 persen,” tandas Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar, M Sugit Tedjo Mulyono, saat perkenalaan dengan sejumlah media di kawasan Jalan Soekarnohatta Bandung, Selasa (7/11).
Diutarakan, sebenarnya, pihaknya, yang mendapat tugas pemerintah memasok beberapa komoditi dalam program BPNT, satu di antaramya beras, sangat siap mendistribusikan dan menyalurkan Rastra melalui skema BPNT. Akan tetapi, ungkapnya, adanya penunggakan pembayaran membuat penyaluran BPNT tertunda sehingga persentasenya pun masih rendah.
Berdasarkan data, Sugit menyebutkan, nilai penunggakan BPNT di wilayah kerjanya tergolong besar. Nominalnya, sebut dia, mencapai Rp 13 miliar. Berdasarkan kesepahaman, pembayaran BPNT selama 7 hari. Namun, sesalnya, hal yang terjadi, pembayaran melebihi 7 hari.
Karenanya, kata Sugit, pihaknya berharap permasalahan tersebut segera teratasi. Ini supaya, terangnya, penyaluran BPNT lebih tinggi sehingga masyarakat pun dapat merasakan manfaatnya. (win)
