Thursday , 21 November 2019
Home » Bandung Raya » Bakal Batasi Bangunan di KBU

Bakal Batasi Bangunan di KBU

Banjir cileuncang terjadi tiap musim hujan. (jabartoday/avila dwiputra)
Banjir cileuncang terjadi tiap musim hujan. (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah Kota Bandung berjanji segera melakukan langkah pencegahan agar banjir bandang yang sempat melanda, Senin (24/10), tidak terjadi lagi. Beberapa upaya adalah perbaikan drainase, juga memercepat pembangunan sistem penangkal banjir.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, penanggulangan banjir kini terus dilakukan, salah satunya dengan memperbaiki gorong-gorong di 19 ruas jalan. Pemerintah tiap tahunnya menggulirkan program perbaikan dengan cara mencicil karena keterbatasan APBD. “Yang paling besar lebarnya 2×2 meter itu di Jalan Ir. H. Juanda (Dago). Jika ada orang yang bilang gorong-gorong kecil, dia lihatnya ducting cable,” ujar Emil, sapaan akrab Wali Kota, Selasa (25/10).

Emil mengungkap, di bawah trotoar ada dua kotak. Satu kotak air dengan ukuran 2×2 meter, sementara ducting 50×50 cm. Solusi lainnya, melalui sistem teknologi tol air yang telah dihadirkan dua bulan di Jalan Gedebage. “Jadi banjir di dua titik (Pasteur dan Pagarsih) kemarin karena luapan Sungai Citepus. Sungai lain relatif sudah lebih baik dengan gorong-gorong yang baik pula, termasuk Gedebage,” bebernya.

Karenanya, pemerintah akan secepatnya membangun tol air di Pasteur dan Pagarsih sebagai upaya mencegah banjir. Tak hanya itu, Emil juga bakal membatasi bangunan di zona hijau di kawasan Bandung utara (KBU).

Emil menyebut, bila pemerintah sebetulnya telah menggelontorkan dana Rp 3 miliar untuk proyek penanganan banjir, baik perbaikan gorong-gorong atau penataan saluran airnya. Dirinya juga heran bila kini banjir masih terjadi. “Kami tengah cari upaya lain termasuk rencana membongkar bangunan yang mungkin berada di jalur air. Minggu ini saya minta DBMP ke sana melakukan pembongkaran kalau dirasa perlu,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Emil menyatakan, Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, bisa meng-cover, jika terjadi bencana. “Selain kebencanaan, DPPK juga bisa mengurus soal pengungsi dan logistik, tidak ada bedanya. Kesepakatan dengan DPRD sudah memadai, jadi tidak masuk SOTK (struktur organisasi tata kerja) baru,” klaim Emil. (vil)