Atur Pengelolan Air Tanah

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sampai kapan pun, air menjadi sebuah komoditi yang vital bagi seluruh kalangan, baik individu, maupun industri. Bagi individu, negara berperan menjadi penjamin ketercukupan pemenuhan kebutuhan air tanah. Itu tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi, hingga kini, pola pengaturan air tanah masih belum optimal.

Menurut pakar air tanah Institut Teknologi Bandung (ITB), Lambok Hutaosit, saat ini, volume air tanah, khususnya, Bandung, memasuki fase kritis. Penyebabnya, air tanah menjadi pemasok kebutuhan masyarakat sebesar 50 persen. Pada hakikatnya, jelas Lambok, air tanah merupakan sumberdaya terbarukan. Sayang, apabila tidak ada pengelolaan dan pengaturan yang baik, dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara peresapan dan pengambilannya.

“Biasanya, ketidakseimbangan itu terjadi di wilayah perkotaan, semisal Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Di Bandung, air tanah mulai kritis,” tandas Lambok, di Hotel Sheraton, Jalan Ir H Djuanda Bandung, belum lama ini.

Lambok mengatakan, mulai kritisnya air tanah di Bandung karena perkembangan kota berjuluk Parisj van Java ini kian pesat. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, di Bandung berlangsung beragam pembangunan apartemen dan hotel. Pemenuhan air bagi apartemen dan hotel itu, tentunya, kata dia, tidak dapat terpenuhi hanya mengandalkan peran PDAM. “Pengambilan air bervolume besar adalah hal membahayakan. Itu berakibat turunnya permukaan air tanah. Lalu, amblasan, dan akhirnya, terjadi krisis air,” ucapnya.

Memang, katanya, untuk menjaga volume air tanah, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, membuat biopori. Akan tetapi, lanjutnya, upaya tersebut belum tentu efektif. Baiknya, saran Lambok, setiap rumah membangun sumur resapan berkedalaman minimal 2 meter.

Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, Rahmat Hidayat, menegaskan, agar terjaga, butuh sebuah sistem pengelolaan dan pengaturan air. Pasalnya, jelas Rahmat, tidak hanya masyarakat yang membutuhkan air, industri pun sama. Apalagi, kebutuhan industri lebih besar daripada masyarakat. “Pengaturan itu bertujuan agar kebutuhan masyarakat terhadap air, yang menjadi hak dasar, tidak terganggu,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu adanya sebuah lembaga atau badan milik negara, semacam BUMN untuk mengelola sistem perairan. Rahmat mencontohkan bahan bakar minyak (BBM). Negara membentuk sebuah lembaga BUMN untuk menangani BBM. Sama halnya dengan batu bara. “Air pun demikian. Air adalah komoditi yang tidak kalah pentingnya oleh BBM,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Tanah Indonesia (PAAI), Agus Mochamad Ramdhan, menambahkan, pengelolaan air tanah kian tidak terkendali setelah Mahkamah Konstitusi menggugurkan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air..

Saat ini, imbuhnya, terjadi peralihan perizinan pengelolaan air tanah. Sebelumnya, pengelolaan pada level kota-kabupaten. Kini, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, ditangani provinsi dan pemerintah pusat. “Itu tersebut sangat berpengaruh karena kabupaten-kota sudah tidak mau mengurusi. Sedangkan level provinsi dan pusat masih belum siap,” tutupnya. (ADR)

Related posts