Angkutan Ancam Mogok Massal

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Berbagai reaksi muncul pasca Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo, pasca mengumumkan kenaikan harga jual dua jenis bahan bakar minyak (BBM) subsidi, premium, yang menjadi Rp 8.500 per liter atau naik Rp 2.000 per liter, dan solar, yang kini Rp 7.500 per liter, lebih mahal Rp 2.000 per liter daripada sebelumnya.

Satu di antara reaksi itu ditunjukkan para pelaku jasa transportasi, yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda). Lembaga tersebut menunjukkan reaksi pasca kenaikan harga BBM subsidi, yaitu aksi mogok beroperasi serentak secara nasional sebagai bentuk protes dan keprihatinan kebijakan pemerintah.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Organda Jabar, Aldo F. Wiyana. menyebutkan, sejauh ini, jumlah armada angkutan, yang terdiri atas beragam jenis, yaitu, bus, taksi, angkutan kota, elf, dan lainnya, mencapai 250 ribu uit. Aldo mengiayakan adayanya rencana aksi mogok massal dan serentak secara nasional itu sebagai reaksi kenaikan harga BBM subsidi.

Di Jabar, tuturnya, beberapa, anggota DPD ORGANDA mulai mogok beroperasi. Di antaranya, sebut dia, di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Majalengka. “Di dua daerah itu, aksi sudah berlangsung dan batas waktunya belum ditentukan,” tandas Aldo, Selasa (18/11).

Aksi mogok tersebut, ungkapnya, didasari putusan musyawarah kerja nasional (Mukernas) DPP Organda 2014 yang bergulir di Semarang, Jateng, beberapa waktu silam. Dia berpendapat, kenaikan harga jual BBM subsidi dapat berdampak pada angkutan umum.

Di antaranya, terang dia, kenaikan tersebut dapat menjadi pemicu mendorong naiknya biaya operasional dan harga sparepart kendaraan. Akibatnya, pengusaha jasa angkutan menaikkan tarifnya. Karenanya, Aldo menilai subsidi kenaikan BBM tersebut masih belum berpihak pada transportasi massal, khususnya, angkutan umum.

Kenaikan tarif pun, dapat membuat merosotnya minat masyarkat menggunakan angkutan umum. Hal itu membuat load factor turun. Situasi itu, tambah dia, menimbulkan kekhawatiran, yaitu dihantui kebangkrutan akibat tingkat jumlah penumpang yang terus turun.

Apalagi, ucap dia, kenaikan tersebut terjadi secara langsung, tanpa adanya koordinasi dan pembicaraan terlebih dahulu dengan pelaku jasa angkutan umum. Hal ini, ujar dia, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pada era sebelumnya, pemerintah memiliki persiapan untuk mengantisipasi efek kenaikan harga BBM subsidi.  (ADR)

Related posts