JABARTODAY.COM, BANDUNG – – Sejumlah pengurus Dewan Da’wah Jawa Barat melakukan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPRD Jabar di ruang F PKS Gedung DPRD Jabar Jl.Diponegoro Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Rombongan dari Dewan Da’wah Jabar dipimpin langsung oleh KH Roinul Balad selaku Ketua umum dan didampingi sejumlah pengurus harian lainnya. Sementara dari F PKS diterima langsung oleh H Tetep Abdul Latif selaku ketua fraksi.
Dalam pengantarnya KH Roin menyampaikan sejumlah program yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dewan Da’wah khususnya di wilayah Jawa Barat. Diantaranya program dakwah, sosial dan Pendidikan.
“Dalam visi misi sebenarnya Dewan Da’wah dan PKS ini memiliki banyak kesamaan. Kami juga memiliki peran dakwah untuk politik yakni politik diluar parlemen. Sementara PKS berpolitik di dalam parlemen,” ungkap KH Roin.
Dalam kesempatan tersebut KH Roin juga kembali menyampaikan 5 pilar yang diusung oleh Dewan Da’wah yakni pengawal aqidah, penegak syari’ah, perekat ukhuwah, solidaritas dan pengawal keutuhan NKRI.
Sementara itu Ust.Dani M Ramdhan selaku Ketua Bidang Harakah Hadamah menyampaikan perlu adanya penguatan dakwah lapangan khususnya terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif). Menurut Ust.Dani kadang regulasi pemerintah bersifat normative tanpa melihat dampaknya terhadap Masyarakat.
“ Misal tempat usaha pijat ++ (plus plus) yang sudah menjadi rahasia umum bagaimana praktinya. Pemerintah hanya melihat aspek normatifnya saja yakni perijinan lengkap dan membuka lapangan kerja. Namun pemerintah tidak memperhatikan tempat usaha ini dekat dengan masjid dan disinyalir ada praktik plus-plus (maksiat) didalamnya. Tapi Alhamdulillah setelah kita sampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bandung tempat tersebut ditutup,” ungkap Ust Dani memberi contoh kasus.
Untuk itu Ust Dani berharap sinergi dakwah (amar ma’ruf nahi munkar) baik dilapangan dengan para wakil rakyat di DPRD terus bisa berjalan dan saling menguatkan. Ust Dani juga memberi contoh beberapa kasus pendirian rumah ibadah non muslim yang sering kali memanipulasi data dan mal administrasi.
“Namun di lapangan kan sering dinarasikan umat muslim intoleransi, radikal dan sebagainya. Padahal yang kami lakukan justru membantu pemerintah untuk taat hukum dan aturan serta tertib administrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Dr Hadiyanto selaku anggota Penasihat Dewan Da’wah Jabar menyampaikan terkait politik dan dakwah yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Hal ini, sambung Dr Hadi, seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh M.Natsir pendiri Dewan Da’wah saat menjabat Perdana Menteri.
“Beliau tidak memisahkan antara politik dan dakwah. Keduanya saling sinergi dan menguatkan, berpolitik untuk dakwah dan berdakwah untuk politik,” terangnya.
Dr Hadi juga mengingatkan kondisi bangsa Indonesia dari ancaman bahaya komunisme dalam berbagai sektor dan berbagai kemasan yang dipropagandakan kepada Masyarakat. Selain itu juga akan trik dan masifnya usaha pendangkalan akidah dan pemurtadan terhadap kaum Muslimin.
“Tentu yang tidak kalah bahayanya juga sikap nativisme yang membangkitkan atau melestarikan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariah. Ini yang sering dibenturkan seolah-olah umat Islam anti budaya. Padahal selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariah tentu dipersilakan. Tetapi yang bertentangan tentu akan kita sikapi dengan tegas,” terangnya.
Sementara itu Dr. Silmi Kapatan selaku Ketua Bidang Pendikan Dewan Da’wah Jabar menyampaikan terkait peran Pendidikan khususnya di Jawa Barat. Ia juga menyampaikan rencana membuat “Atlas Dakwah” yang diharapkan dapat memetakan dan memeratakan dakwah di Jabar.
Menanggapi semua yang disampaikan tersebut Ketua F- PKS DPRD Jabar, Drs. K.H. Tetep Abdulatip sangat mengapresiasi kehadiran dan aspirasi dari Dewan Da’wah Jabar. Dirinya juga meminta maaf karena tidak semua anggota F PKS bisa hadir dikarenakan ada agenda lain.
“Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan positif termasuk dakwah amar makruf nahi munkar yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Da’wah Jabar tadi. Kami juga perlu dorongan dan support dari Masyarakat terkait dalam kontrol dan evaluasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah Jabar,” ungkapnya.
H Tetep juga menambahkan bahwa sosok M Natsir menjadi teladan dan sangat inspiratif dan menjadi motivasi dalam politik, dakwah maupun sosial. Sosok seperti M Natsir, menurut H Tetep, harusnya menjadi model para politikus maupun pegiat dakwah.
“Insya Allah kami F PKS DPRD Jabar juga siap bekerjasama terkait program-program yang dilakukan oleh Dewan Da’wah. Kita sama-sama membuat Jabar ini Istimewa. Namun perlu juga membuat para meter, Istimewa dalam hal apa, “teranganya.
H Tetep juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPRD Jabar akan mengawal terkait usulan perda penyimpangan perilaku seksual (LGBTQ) sehingga Jabar terbebas dari perilaku buruk tersebut.
Acara audiensi ini diakhiri dengan sesi foto bersama. [ ]
