Home » Hukum » KNPKP Kapulaga Desak Terdakwa Korupsi SAFVER Sumedang Ditahan

KNPKP Kapulaga Desak Terdakwa Korupsi SAFVER Sumedang Ditahan

korupsi PT KAI-2JABARTODAY.COM – BANDUNG

Program Sustainable Aquaculture for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER) Project Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun 2010, terdapat sebuah penyimpangan yang menyebabkan negara merugi hingga miliaran rupiah. Hal itu diketahui dari dakwaan salah satu terdakwa, yakni Ahman Rukhman, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (3/12).

Dalam dakwaan, pada 2010, Disnakan Kabupaten Sumedang mendapat dana Rp 8.492.648.000 yang terdiri dari sumber loan Asian Development Bank dan APBN sebesar Rp 8.367.648.000 serta APBD Sumedang Rp 125 juta untuk melaksanakan program SAFVER.

Dalam kegiatan itu ditunjuklah Ahman Rukhman sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan No 800/KEP.05/SAFVER/2010 tanggal 17 Februari 2010 dari Kepala Disnakan Kabupaten Sumedang.

Dana dari Bank Pembangunan Asia sendiri diperuntukkan dalam memberdayakan para petani ikan, melalui kelompok yang dilaksanakan di 20 kecamatan, tepatnya 42 desa yang terdiri 46 kelompok yang melibatkan 38 perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara acuan dan dasar yang digunakan adalah, sistem Bank Pembangunan Asia tidak mengacu kepada Keputusan Presiden maupun Peraturan Presiden. Bila dana mencapai Rp 1 miliar tidak perlu dilakukan lelang, namun jika nilainya di atas 1 miliar pakai lelang, sehingga dana itu dipecahkan di bawah Rp 1 miliar.

Akibat perbuatan Ahman dan 3 terdakwa lainnya, yakni Narba Widjaya, Yusep Wawan Wastia, serta Dodi Sugriwa, negara dirugikan senilai Rp 1.328.775.850 sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat.

Ahman sendiri dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. UU No 31/1999 jo. Pasal 64 jo. Pasal 55 KUHP.

Meski begitu, keempatnya tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan Negeri Sumedang berkilah bahwa wewenang penahanan sudah berada di Pengadilan Tipikor Bandung. Hal itu sangat disayangkan oleh LSM Komite Nasional Pengawas Kebijakan Publik Kapulaga yang menginginkan keseluruhnya ditahan.

“Kami berharap, mereka yang diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ditahan di rutan. Selain sebagai efek jera dan tidak menghilangkan barang bukti, penahanan itu agar mampu mengungkap siapa sebenarnya aktor intelektual kasus tersebut yang telah merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah,” ucap Toni Liman, Ketua KNKP Kapulaga, yang ditemui di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa siang.

Liman menambahkan, harusnya jaksa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat selaku korban para pelaku tindak pidana korupsi. Apalagi, para koruptor dikabarkan selalu mendapat perlakuan istimewa. “Kami sebagai elemen masyarakat hanya ingin melihat sisi keadilan dan keseriusan para penegak hukum di negeri ini, tanpa pengecualian. Tahan rutan, agar terungkap siapa sebenarnya aktor intelektual kasus Savfer Project Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang,” tegas Liman. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.