Home » Headline » Terkulai Lemah, Helmi Batal Didakwa

Terkulai Lemah, Helmi Batal Didakwa

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Helmi Gustian, terkulai lemah di Ruang Sidang V Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (18/9). (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Helmi Gustian, terkulai lemah di Ruang Sidang V Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (18/9). (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Kembali mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Helmi Gustian, mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menggunakan tempat tidur beserta alat infus. Helmi, Rabu (18/9) ini, akan menghadapi meja hijau atas dugaan korupsi yang dilakukannya.

Namun, karena terkulai lemah di atas tempat tidur, majelis hakim yang diketuai Syamsudin menunda sidang hingga 2 minggu ke depan usai mendengar saran dari dokter rumah sakit di Bogor. Menurut ahli penyakit dalam, Rizasyah Daud, Helmi mengidap penyakit usus buntu kronis.

“Sebenarnya bisa dioperasi kapan saja, besok, lusa, atau beberapa hari lagi. Karena kalau tidak dioperasi, dikhawatirkan usus buntunya akan pecah dan berbahaya,” ujarnya di Ruang Sidang V Pengadilan Negeri Bandung.

Meski dokter siap menjaga segala kemungkinan yang terjadi saat jaksa membacakan dakwaannya, hakim tidak mau mengambil resiko dan menetapkan pembantaran hingga terdakwa sehat. Penuntut Umum, Apriliani Purba, sempat memaksa untuk membacakan pokok-pokok dakwaan, tetapi ditolak oleh majelis hakim yang dianggotai Djojo Djohaeri dan Basari Budhi.

“Ya itu keputusan majelis hakim, kita ikuti saja,” singkat Apriliani usai sidang.

Sidang sendiri akan dilanjut pada Rabu (2/10), dan Helmi sendiri telah dipindahkan ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk menjalani perawatan intensif serta mempermudah persidangan.

Kasus bermula saat Helmi menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor pada 2011. Dalam dakwaan, Helmi diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah pengusaha untuk melancarkan proyek di DBMP Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai Rp 16 miliar. Uang itu diduga untuk disalurkan kepada pejabat dan atasannya di Pemerintahan Kabupaten Bogor agar proyek DBMP Kabupaten Bogor bisa dikerjakan para pengusaha yang patungan. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.