PTUN Bandung Kabulkan Gugatan Ketua DPRD Kuningan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy (tiga dari kiri), usai persidangan di PTUN Bandung, Senin (12/4/2021). (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy.

Sebelumnya, Zul menggugat hasil putusan Badan Kehormatan DPRD dan hasil paripurna DPRD Kabupaten Kuningan seputar kasus diksi limbah yang sempat viral di daerah. 

Dalam persidangan pembacaan putusan nomor perkara 139/g/2020/ptun.Bdg, di PTUN Bandung, Senin (12/4/2021), majelis hakim mengabulkan semua gugatan Nuzul Rachdy.

“Majelis hakim menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Fadholy Hermanto.

Adapun dalam pokok perkara, majelis menerima gugatan penggugat seluruhnya. Majelis juga menyatakan batal keputusan BK DPRD Kuningan tentang putusan pelanggaran kode etik, keputusan DPRD Kuningan tentang pembagian tugas pimpinan DPRD dan keputusan DPRD Kuningan tentang pemberhentian Ketua DPRD Kuningan. Semua keputusan tersebut oleh hakim ptun dinyatakan batal dan harus dicabut oleh para tergugat.

Baca Juga

“Kepada para tergugat wajib merehabilitasi dan memulihkan kembali harkat dan martabat Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD Kuningan. Kepada tergugat 1 dan 2 juga diwajibkan membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp 665 ribu.

“Alhamdulillah, tentunya saya sangat berterima kasih pada PTUN yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan atas putusan BK dan Paripurna DPRD Kuningan beberapa bulan lalu,” ujar Zul, usai persidangan.

Dalam putusan tadi, Zul menilai semua keterangan dibacakan dan disampaikan secara komprehensif oleh majelis hakim. Keberpihakan dalam pengabulan yang dilakukan penggugat, jelas sebagai yang diharapkan dalam menerima hak hukum dan keadalilan.

“Melihat dari awal, saya meyakini bahwa keadilan itu akan dilahirkan di PTUN, dan kita selalu mengikuti proses persidangannya daripada objek TUN putusan pimpinan paripurna dan putusan BK DPRD Kuningan,” cetusnya.

Zul mengklaim selama ini masih menjadi Ketua DPRD dan tidak terganggu dengan permasalahan yang dihadapinya.

Terlepas itu, untuk Ketua DPRD Kuningan jelas secara legal tertuang dalam SK Gubernur dan dengan hasil sekarang juga. Kejadian ini sebagai pembelajaran cara pandang sebagai negara demokrasi, harus taat kepada hukum tentu apa yang diputuskan pengadilan harus dilaksanakan.

“Kemudian soal prinsipil atas putusan PTUN bagi tergugat tidak menerima dan masih pikir- pikir. Permasalahan mendapat hak hukum atau good will, itu tak menjadi masalah,” akunya.

Mengenai nama baik yang sempat tercoreng, Zul menekankan, berdasarkan apa yang disampaikan majelis hakim saat proses persidangan harus dilakukan rehabilitasi.

Kuasa hukum Nuzul Rachdy, Indra Sudrajat berharap dengan putusan ini polemik yang terjadi di Kuningan bisa segera berakhir. Dia memandang jika kasus ini berlarut-larut bakal mengganggu pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

“Jadi kami berharap semua pihak bisa menerima dengan lapang dada, dan kembali menjalankan kewajibannya masing-masing,” katanya.

Indra menyatakan, seluruh warga berhak mendapat hak hukum dan keadilan, tak terkecuali kliennya. Sehingga, dirinya mengharapkan, putusan ini menjadi pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat.

“Semoga kepada penyelenggara negara di daerah kembali bertugas dan melayani rakyat. Kemudian kepada masyarakat diminta bisa memahami putusan lembaga pengadilan,” pungkasnya. (*)

Related posts