Home » Headline » Terdakwa Korupsi PT Telkom Akhirnya Ditahan

Terdakwa Korupsi PT Telkom Akhirnya Ditahan

Prabowo mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa di Ruang Sidang III Pengadilan Negeri Bandung, Senin (16/9). Senior Officer Promotion Plan and Brand di Promotion Direktorat Consumer PT Telekomunikasi Indonesia itu dituduh melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Prabowo mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa di Ruang Sidang III Pengadilan Negeri Bandung, Senin (16/9). Senior Officer Promotion Plan and Brand di Promotion Direktorat Consumer PT Telekomunikasi Indonesia itu dituduh melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Usai menghirup udara luar selama beberapa bulan, terdakwa korupsi pengadaan barang dan jasa, Prabowo Siswowihardjo selaku Senior Officer Promotion Plan and Brand di Promotion Direktorat Konsumer PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., harus rela tinggal di dalam bui. Itu setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membuat penetapan pencabutan penahanan dirinya.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (16/9), majelis hakim yang diketuai Nur Hakim mengalihkan status tahanan kota Prabowo menjadi tahanan rutan. Pertimbangan hakim adalah terdakwa dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan mempersulit jalannya persidangan.

“Itu kan sudah keputusan hakim. Ya kita ikuti saja. Nanti akan kita uraikan di pembelaan,” ujar Iwan Chandra, kuasa hukum terdakwa, usai sidang.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut Prabowo dengan pidana penjara selama 1,5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP yang terdapat di dalam dakwaan subsidair.

“Meminta kepada majelis hakim untuk memberikan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda 50 juta rupiah yang bila tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 bulan,” ucap Penuntut Umum dalam pembacaan tuntutannya di Ruang Sidang III PN Bandung.

Pasal 18 sendiri tidak diterapkan oleh jaksa, karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 577.075.000. Meski begitu, proses hukum tetap berjalan dan Prabowo harus menerima konsekuensi perbuatannya tersebut.

Seperti tertuang dalam dakwaan, Prabowo beserta Hery Suseno telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

Di dalam berkas tertuang, bahwa di Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan Subdit Marketing Direktorat Consumer PT Telkom kantor pusat Jakarta terdapat anggaran yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 108 miliar. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Telkom nomor KD/HK240/COP-A011000/2009 tentang penetapan pengelolaan logistik dan KR-01/HK240/COP-A001000/2011 tentang perubahan pertama atas pedoman pelaksanaan pengadaan di PT Telkom terdapat proses pembelian langsung melalui mekanisme cash & carry sampai dengan Rp 25 juta.

Karena didorong kebutuhan dana tunai untuk kepentingan pribadi, sosial, dan hiburan para karyawan pada Subdit Direktorat Consumer, Prabowo melakukan pembicaraan dengan, pemilik perusahaan mitra yang ditunjuk langsung Prabowo, PT Dimensi Jaya Perkasa, PT Cahaya Harmoni dan CV Tri Utama Jaya, Hery Suseno, untuk merencanakan pengembalian uang atau cash back atas nota pesanan yang dibuat terdakwa.

Hery menyanggupi dan meminta imbalan 5% dari total transaksi yang masuk ke rekeningnya. Karena uang pembayaran dari PT Telkom akan diberikan tunai, maka Hery dibebaskan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sesuai nota pesanan. Kemudian, Prabowo membuat justifikasi yang harusnya dilakukan user dan menandatangani nota dengan memalsukan tanda tangan Assistant Vice President, Jemy V. Confido, Fadjrul Falah, dan Mustakim Wahyudi sejak 2011-2013.

Akibat perbuatan yang dilakukan Prabowo, negara dirugikan Rp 577.075.000, dengan rincian Rp 535.604.625 untuk Prabowo dan Rp 41.470.375 untuk Hery. (VIL)

Komentar

komentar