Home » Hukum » Mengaku Salah, Sulaeman Terima Vonis Hakim

Mengaku Salah, Sulaeman Terima Vonis Hakim

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sulaeman, menyalami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jumat (23/8). Sulaeman terbukti turut serta dalam kasus pengadaan Rumah Potong Hewan Terpadu Haurgombong. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sulaeman, menyalami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jumat (23/8). Sulaeman terbukti turut serta dalam kasus pengadaan Rumah Potong Hewan Terpadu Haurgombong. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Mengaku bersalah menyalahgunakan jabatannya dalam memperkaya orang lain juga diri sendiri dalam kasus pengadaan Rumah Potong Hewan Terpadu Haurgombong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, Sulaeman, menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung kepadanya.

Sebelumnya dalam sidang yang digelar cukup cepat di Ruang I Pengadilan Negeri Bandung, Jumat (23/8), hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 bulan setelah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 KUHP yang ada dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum.

“Mengadili terdakwa Sulaeman dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda 50 juta rupiah yang bila tidak dibayar diganti hukuman 1 bulan penjara,” ucap Hakim Ketua, Nurhakim, dalam pembacaan putusannya.

Alasan Sulaeman menerima putusan, seperti dituturkan kuasa hukumnya, Panhar Makawi, adalah takut terjadi sesuatu ke depannya, seperti naiknya hukuman di tingkat banding. “Selain itu, terdakwa juga telah menjalani masa tahanan cukup lama, sekitar 7 bulan,” ujar Panhar usai sidang.

Seperti diketahui, Sulaeman ikut serta dalam perkara korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Atje Arifin S. Abdullah tersebut. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Elan Zaelani pada Kamis 11 April 2013, Atje dituduh telah melakukan korupsi dana relokasi Pasar Hewan Terpadu Haurgombong yang luasnya sekitar 1,5 hektar.

Atje beserta Usep Hendrajat Wahyu disebut jaksa tidak melakukan prosedur yang benar dalam membebaskan lahan tersebut. Menurut jaksa, masih banyak kekurangan data sebagai syarat agar tanah yang dijadikan relokasi dapat dibebaskan. Akibatnya negara dirugikan senilai Rp 440.358.945. (VIL)

Komentar

komentar