Home » Headline » Jaksa Tuntut 2 Tahun Penjara Mantan Sekda Kabupaten Sumedang

Jaksa Tuntut 2 Tahun Penjara Mantan Sekda Kabupaten Sumedang

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Atje Arifin S. Abdullah, mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa kepada dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (15/8). Atje tersandung kasus korupsi pengadaan pasar hewan Haurgombong, Kabupaten Sumedang. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Atje Arifin S. Abdullah, mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa kepada dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (15/8). Atje tersandung kasus korupsi relokasi pasar hewan Haurgombong, Kabupaten Sumedang. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Dituduh menyalahgunakan jabatan dalam pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan Haurgombong, Desa Haurgombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Atje Arifin S. Abdullah, dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa.

Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut, Atje terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 KUHP.

“Maka itu meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara,” ucap JPU Suroto Sumpeno, di Ruang Sidang I Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (15/8) sore.

Tuntutan ini ringan, karena jaksa melihat Atje tidak menikmati uang korupsi pengadaan pasar hewan tersebut dan telah mengembalikan uang sebesar Rp 126.069.945 kepada penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang.

Atas tuntutan itu, Atje mengajukan pledoi atau pembelaan yang akan dibacakan secara terpisah, baik oleh dirinya maupun penasehat hukumnya, dalam sidang selanjutnya pada Selasa (20/8) mendatang.

Sebelumnya, dalam dakwaan yang dibacakan JPU Elan Zaelani pada Kamis 11 April 2013, Atje dituduh telah melakukan korupsi dana relokasi Pasar Hewan Terpadu Haurgombong yang luasnya sekitar 1,5 hektar.

Atje beserta Usep Hendrajat Wahyu disebut jaksa tidak melakukan prosedur yang benar dalam membebaskan lahan tersebut. Menurut jaksa, masih banyak kekurangan data sebagai syarat agar tanah yang dijadikan relokasi dapat dibebaskan. Akibatnya negara dirugikan senilai Rp 440.358.945. (VIL)

Komentar

komentar