Home » Hukum » Kades Haurgombong Berikan Kesaksian di Sidang Atje

Kades Haurgombong Berikan Kesaksian di Sidang Atje

korupsi PT KAI-2JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sidang dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan Haurgombong, Desa Haurgombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Atje Arifin S Abdullah dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang Sulaeman, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (4/6).

Saksi yang dihadirkan ada 3, salah satunya adalah Kepala Desa Haurgombong Adang. Dia sempat bingung saat ditanya soal permasalahan yang menimpa para terdakwa.

Lalu, dirinya menjelaskan pada November 2009 dirinya mendapat informasi dari Ali Husein melalui Nana mengenai relokasi pasar hewan di 3 desa, termasuk Haurgombong. Kemudian, pada 2 Juni 2010, ia mendapat surat dari Endi Ruslan, yang isinya meminta mengumpulkan warga yang punya lahan untuk disosialisasi mengenai rencana tersebut.

“Dari asosiasi diminta 3 HA, kemudian didaftar, termasuk Nana yang punya tanah. Saya mengira ketua asosiasi yang akan beli, apalagi wilayah tanah itu sudah dikuasai calo tanah,” ujar Adang di hadapan majelis hakim.

Tanah adat sendiri milik 27 orang. Sosialisasi dilakukan di balai desa dengan Endi dan Iman S. 2 hari kemudian dilakukanlah negosiasi harga.

“Yang memutuskan harga, deal pak Iman. Pemilik 5 orang warga Haurgombong, Taya, Tahri, Enok, Nana. Yang 4 orang dari Tanjungsari, beli dari 3 pemilik awal,” tutur Adang.

Pada April, Sulaeman menelpon ke Adang menanyakan tanah yang akan dijadikan relokasi. Warga yang punya tanah, justru mendesak Nana untuk membeli, kemudian 4 orang itu membeli ke Nana.

“Tentang kuitansi yang dimundurkan, saya reflek tanda tangan saja. Yang menyuruh Pak Endi, saya tidak komunikasi ke Pak Camat,” ucap Adang.

Setelahnya, Adang mendapat Rp 35 juta, lalu dikembalikan Rp 20 juta ke Mabes Polri, setelah muncul kasus ini.
Haurgombong sendiri ditetapkan Bupati Sumedang menjadi kawasan relokasi pada Mei 2009 dan November 2010. Sedangkan, ketika tanah sudah ditetapkan bupati, tidak boleh diperjual-belikan. “Ini menjadi catatan kami,” kata Hakim Anggota, GN Arthanaya.

Perubahan sendiri hanya dalam waktu satu hari oleh Kades. Camat juga heran, karena perubahan biasanya membutuhkan waktu lama. Adang sendiri mengakui hanya bertemu Sulaeman dua kali dan tidak tahu berapa total yang dibayarkan ke pemilik tanah. “Iman yang menentukan harga, “daek sakieu dibayar ku saya“,” kata Adang.

Atje sendiri bertanya kepada Adang siapa yang menunjuk batas-batas kepemilikan tanah saat Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran. Adang menjawab sang pemilik tanah bersangkutan.

Sulaeman sendiri sempat menyebut bila Kades menawarkan untuk merubah SPT, namun hal ini dibantah keras Adang.

Sebelumnya, dalam dakwaan yang dibacakan JPU Elan Zaelani pada Kamis 11 April 2013, Atje juga dituduh telah melakukan korupsi dana relokasi Pasar Hewan Terpadu Haurgombong yang luasnya sekitar 1,5 hektar.

Atje beserta Usep Hendrajat Wahyu disebut jaksa tidak melakukan prosedur yang benar dalam membebaskan lahan tersebut. Menurut jaksa, masih banyak kekurangan data sebagai syarat agar tanah yang dijadikan relokasi dapat dibebaskan. Akibatnya negara dirugikan senilai Rp 440.358.945.

Akibat perbuatannya, ketiga terdakwa dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 KUHP dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun. (VIL)

Komentar

komentar