Home » Ekonomi » Kenaikan Elpiji, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Kenaikan Elpiji, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

elpijiJABARTODAY.COM – BANDUNG

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat menyebut, semestinya pemerintah bertanggung jawab dalam mengantisipasi dampak kenaikan elpiji 12 kg. Sebabnya, meski produk tersebut bukan merupakan domain pemerintah, tapi dapat memengaruhi masyarakat luas, termasuk para pelaku usaha, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

“Hal ini menurut kami merupakan masalah besar, tapi pemerintah masih adem ayem saja. Baik itu anggota DPR, calon presiden, dan partai politik belum menunjukan sikapnya. Terlebih lagi memberikan solusinya. Kami dengan tegas meminta kebijakan kenaikan elpiji 12 kg tersebut direvisi, karena jelas akan merugikan masyarakat, pelaku usaha, dan menurunkan daya saing produk nasional,” ujar Ketua Hipmi Jabar, Yedi Karyadi, Kamis (2/1/2014).

Ia mengatakan, para pelaku usaha kuliner menjadikan bahan bakar gas sebagai salah satu komoditas yang paling vital dalam proses produksi. Sebagian besar dari para pelaku usaha tersebut, pada umumnya menggunakan elpiji 12 kg, sementara untuk yang skala mikro, menggunakan elpiji 3 kg. Kenaikan elpiji 12 kg diyakini Yedi akan berdampak juga terhadap harga elpiji 3 kg.

“Dengan demikian, yang dirugikan bukan hanya para pelaku usaha pengguna elpiji 12 kg, tapi pelaku usaha yang menggunakan elpiji 3 kg. Sebabnya, permintaan terhadap elpiji 3 kg akan meningkat karena adanya migrasi penggunaan elpiji dari 12 kg ke 3 kg. Hal tersebut tentu secara alami akan meningkatkan harga elpiji 3 kg. Artinya, produk makanan dan minuman, baik yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengguna elpiji 12 kg maupun 3 kg akan mengalami kenaikan,” katanya.

Ia memperkirakan, produk makanan dan minuman setidaknya akan mengalami kenaikan minimal 20%. Bila kenaikan makanan dan minuman terjadi, sebut Yedi, maka daya saing produk lokal terhadap produk makanan dan minuman dari luar akan turun. Hal ini tentunya menjadi ironis. Sebab, Yedi memandang, ketika para pelaku usaha tengah butuh dorongan materil dan non materil, justru diberikan kado tahun baru berupa kenaikan elpiji 12 kg.

“Secara materil jelas hal ini merupakan para pelaku usaha. Sementara secara non materil, hal ini akan memengaruhi semangat mereka yang justru tengah mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk melalui harga yang kompetitif. Melalui kenaikan ini, justru para pelaku usaha semakin dihadapkan pada ketidakpastian usaha menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tutur Yedi.

Oleh karena itu, ia mengimbau, agar kenaikan elpiji 12 kg tersebut direvisi bila pemerintah tidak dapat mengantisipasi dampak yang akan timbul dari hal tersebut. Efek domino yang akan timbul, dijelaskan Yedi, antara lain kenaikan produk makanan dan minuman, kelangkaan elpiji 3 kg yang diikuti oleh kenaikan harganya, dan menurunnya daya saing produk nasional. (VIL)


Komentar

komentar