Home » Ekonomi » Ratusan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

Ratusan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Hening Widiatmoko, usai menghadiri PT Jamsostek Award 2013 Wilayah Jabar di Bandung, Jumat (27/12) malam. Widi menyebut, banyak perusahaan yang meminta penangguhan UMK 2014. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, usai menghadiri PT Jamsostek Award 2013 Wilayah Jabar di Bandung, Jumat (27/12) malam. Widi menyebut, banyak perusahaan yang meminta penangguhan UMK 2014. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Beberapa pekan lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerbitkan surat keputusan mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pasca adanya putusan kenaikan UMK, tidak sedikit perusahaan yang mengajukan penangguhan.
 
Kali ini pun, kondisinya tidak jauh berbeda. “Yang mendaftar untuk pengajuan penangguhan UMK? Ada. Kami memang menerimanya. Jumlahnya 262 perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, usai menghadiri PT Jamsostek Award 2013, Jumat (27/12) malam.
 
Namun, lanjut Widi, sapaan akrabnya, berdasarkan pendataan, perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat pengajuan penangguhan UMK sekitar 167 perusahaan. Dijelaskan, salah satu syarat dalam pengajuan tersebut yaitu adanya persetujuan dan kesepakatan antara perusahaan dan para pekerjanya. “Jika tidak ada, sebuah perusahaan tidak memenuhi syarat. Itu yang paling berat,” tukasnya.
 
Kemudian, sambung Widi, perusahaan yang mengajukan penangguhan itu pun harus dilengkapi dokumen audit yang hasil akuntan publik dalam dua tahun terakhir. Widi meneruskan, jika dalam dua tahun terakhir kinerja dan kondisi keuangannya sehat, tersebut tidak memenuhi syarat penangguhan. “Tapi, jika sebaliknya, hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan,” kata Widi.
 
Lalu, sektor apa saja yang paling banyak mengajukan penangguhan? Widi mengutarakan, industri-industri yang bergerak dan bersifat padat karya alias mempekerjakan banyak tenaga kerja. Misalnya, garmen, alas kaki, dan sejenisnya. “Persentasenya sekitar 80-70 persen,” singkatnya.
 
Sebagian lainnya, tambah Widi, industri yang bergerak dalam bidang lainnya. Bahkan, tuturnya, ada pula beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengajukan penangguhan. “Juga BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” sahutnya.
 
Rencananya, seru Widi, putusan mengenai pengabulan atau penolakan penangguhan UMK terbit pada Januari 2014. “Maksimal, 30 hari setelah pembukaan pengajuan, yaitu 20 Desember 2013. Artinya, sekitar 20-21 Januari 2014, putusannya terbit,” tutup Widi. (VIL)

Komentar

komentar