Home » Ekonomi » Tidak Ada Penangguhan UMK di Purwakarta

Tidak Ada Penangguhan UMK di Purwakarta

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan hingga kini tidak ada permintaan penangguhan dari perusahaan atas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 sebesar Rp 2,1 juta.

“Saya membentuk tim advokasi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja yang kuat didampingi aktivitas pekerja untuk berunding,” ujar usai menjadi narasumber di seminar nasional “Masa Depan Reformasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Penanganan Pengaduan Publik” di Bandung, Selasa (10/12).

Dedi menambahkan, dalam penentuan upah ini tidak lagi dikelompokan seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu, upah buruh dibagi menjadi beberapa kategori, yakni, Kelompok Jenis Usaha (KJU) 1, 2, 3, dan 4. Tapi, saat ini hanya satu bentuk, yakni UMK Rp 2,1 juta. “UMP Purwakarta hanya satu dan sudah disetujui Gubernur,” tegasnya.

Saat disinggung apakah para buruh di kabupaten tersebut setuju dengan UMK sekarang, Dedi mengklaim semua pihak menerimanya. Apalagi, UMK tersebut hasil putusannya setelah Dewan Pengupahan Kabupaten gagal mendapatkan titik temu. “Setuju. UMK satu saja setuju, apalagi ini 2,1 (juta),” ucapnya. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.